Di sisi lain, ada keluhan lain yang mengemuka dari para pemilik kapal dan nakhoda. Proses perizinan berlayar disebut masih lamban, membuat kapal tertahan lama di dermaga. Titiek mendesak perizinan ini harus dipercepat agar siklus melaut bisa kembali lancar.
Menanggapi sorotan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono langsung angkat bicara. Pihaknya akan segera koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Perikanan, untuk mengurai benang kusut di Muara Angke.
"Kamis besok seluruh pemilik kapal akan kami kumpulkan di sini," kata Trenggono.
"Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut produktivitas dan ribuan tenaga kerja yang bergantung pada pelabuhan ini."
Menurut dia, akar masalahnya bukan cuma soal kapasitas yang terbatas. Manajemen pengelolaan pelabuhan dinilainya perlu dibenahi total. Kapal-kapal rusak tidak boleh lagi memadati area bongkar muat yang semestinya untuk aktivitas produktif.
Soal izin, Trenggono sudah memberi instruksi ke jajarannya. Prosesnya harus dipangkas. "Kalau semua persyaratan dipenuhi, paling lama satu minggu harus sudah selesai," tegasnya. "Tidak boleh berlarut-larut."
Ke depan, pembahasan yang lebih serius akan dilakukan. Revitalisasi Pelabuhan Muara Angke rencananya akan digodok bersama Pemprov DKI. Wajar saja, mengingat betapa vitalnya peran pelabuhan tua ini bagi produktivitas perikanan dan ribuan keluarga yang menggantungkan hidupnya di sana.
Artikel Terkait
Wall Street Lesu, Saham Teknologi Tertekan: Apakah AI Jadi Bumerang?
Demutualisasi BEI: Pintu Terbuka untuk Investor Asing, tapi dengan Aturan Ketat
Wall Street Terperosok, Saham Teknologi Terguncang oleh Gelombang AI
Analis Soroti Peluang IHSG Tembus 8.500, Tapi Waspadai Zona Koreksi Ini