Negara-Negara Industri Galang Strategi Lepas dari Cengkeraman China atas Logam Tanah Jarang

Di Washington, para menteri keuangan dari negara-negara kaya dan ekonomi besar berkumpul Senin lalu. Agenda mereka jelas tapi rumit: mencari cara lepas dari cengkeraman China atas logam tanah jarang. Isu ini sudah jadi duri dalam daging bagi banyak negara industri. Rencananya, mereka akan bahas segala hal, mulai dari patokan harga minimum sampai membangun kemitraan baru untuk menciptakan pasokan alternatif.

Pertemuan yang digagas Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, itu dihadiri koleganya dari Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Kanada. Tak cuma anggota G7, tampak juga wajah-wajah pejabat dari Australia, Meksiko, Korea Selatan, dan India. Beberapa nama dari kalangan swasta seperti perwakilan JP Morgan turut hadir, memberi nuansa lain pada diskusi. Meski serius, pertemuan itu ditutup tanpa pernyataan bersama resmi dari para peserta.

Menurut keterangan Kemenkeu AS, Bessent berusaha menggalang solusi untuk mengamankan dan mendiversifikasi rantai pasokan mineral kritis. Dia terlihat optimis bahwa negara-negara akan memilih jalan "pengurangan risiko" yang lebih bijak, alih-alih langkah pemutusan total dari China. Sehari sebelum pertemuan, seorang pejabat AS sudah berbisik bahwa Bessent akan mendesak sekutunya untuk lebih gencar mengurangi ketergantungan pada China. Desakan ini punya alasan kuat: Beijing baru-baru ini memperketat kran ekspor logam tanah jarang ke Jepang.

Faktanya memang pelik. Meski 60% permintaan global berasal dari negara G7 dan Uni Eropa, dominasi China di rantai pasokan nyaris tak terbantahkan. Data Badan Energi Internasional menyebut China menguasai pemurnian 47% hingga 87% untuk tembaga, lithium, kobalt, grafit, dan tentu saja, unsur tanah jarang. Padahal, mineral-mineral ini adalah nyawa bagi teknologi pertahanan, semikonduktor, energi terbarukan, dan baterai.

Di sisi lain, langkah China melarang ekspor barang berpotensi militer ke Jepang yang juga punya kegunaan sipil semakin menegaskan kerentanan posisi banyak negara.

Menteri Keuangan Jepang, Satsuki Katayama, mengaku ada kesepakatan luas soal urgensi mengurangi ketergantungan ini. Dia memaparkan pendekatan kebijakan bertahap, dari jangka pendek hingga panjang, untuk meningkatkan pasokan dari luar China.

"Ini termasuk menciptakan pasar yang berstandar, misalnya menghormati kondisi kerja dan HAM. Lalu, menerapkan berbagai instrumen kebijakan dukungan lembaga keuangan publik, insentif fiskal, langkah perdagangan, hingga penetapan harga minimum," jelas Katayama.

"Saya menekankan, komitmen terhadap langkah-langkah ini sangat penting," tambahnya.

Dari kubu Eropa, Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil mengonfirmasi bahwa harga dasar dan kemitraan pasokan sempat mengemuka. Namun begitu, dia menegaskan bahwa pembicaraan masih sangat awal. Banyak masalah belum terselesaikan.

Klingbeil memprediksi isu logam tanah jarang akan menjadi tema utama di bawah kepemimpinan Prancis di G7 tahun ini. Tapi dia juga waspada. Baginya, ini bukan soal membentuk koalisi anti-China. Eropa justru harus bergerak cepat secara mandiri untuk mengembangkan pasokan bahan baku kritisnya sendiri.

"Yang penting bagi saya adalah kita di Eropa tidak boleh hanya diam. Mengeluh atau mengasihani diri tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus aktif," tegas Klingbeil.

Dia menyarankan Uni Eropa perlu lebih banyak pendanaan di tingkat blok, mencontoh dana bahan baku baru Jerman. Selain itu, menurutnya, Eropa harus serius mengejar daur ulang karena potensinya sangat besar untuk memotong ketergantungan.

Sementara itu, dari sudut lain ruangan, Menteri Keuangan Korea Selatan Koo Yun-cheol punya penekanan berbeda. Dia bilang rantai nilai global harus diperkuat berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing negara. Koo juga menyoroti pentingnya daur ulang mineral untuk menciptakan rantai pasokan yang lebih tangguh.

Koo mendorong kerja sama yang fokus pada proyek nyata antarperusahaan. Dia mengungkapkan, Kanada dan Australia bahkan sudah meminta Korea Selatan untuk berkolaborasi di bidang teknologi.

Hingga berita ini diturunkan, Kedutaan Besar China di Washington belum memberikan tanggapan sama sekali. Pihaknya tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.