Negara-Negara Industri Galang Strategi Lepas dari Cengkeraman China atas Logam Tanah Jarang

Di Washington, para menteri keuangan dari negara-negara kaya dan ekonomi besar berkumpul Senin lalu. Agenda mereka jelas tapi rumit: mencari cara lepas dari cengkeraman China atas logam tanah jarang. Isu ini sudah jadi duri dalam daging bagi banyak negara industri. Rencananya, mereka akan bahas segala hal, mulai dari patokan harga minimum sampai membangun kemitraan baru untuk menciptakan pasokan alternatif.

Pertemuan yang digagas Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, itu dihadiri koleganya dari Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Kanada. Tak cuma anggota G7, tampak juga wajah-wajah pejabat dari Australia, Meksiko, Korea Selatan, dan India. Beberapa nama dari kalangan swasta seperti perwakilan JP Morgan turut hadir, memberi nuansa lain pada diskusi. Meski serius, pertemuan itu ditutup tanpa pernyataan bersama resmi dari para peserta.

Menurut keterangan Kemenkeu AS, Bessent berusaha menggalang solusi untuk mengamankan dan mendiversifikasi rantai pasokan mineral kritis. Dia terlihat optimis bahwa negara-negara akan memilih jalan "pengurangan risiko" yang lebih bijak, alih-alih langkah pemutusan total dari China. Sehari sebelum pertemuan, seorang pejabat AS sudah berbisik bahwa Bessent akan mendesak sekutunya untuk lebih gencar mengurangi ketergantungan pada China. Desakan ini punya alasan kuat: Beijing baru-baru ini memperketat kran ekspor logam tanah jarang ke Jepang.

Faktanya memang pelik. Meski 60% permintaan global berasal dari negara G7 dan Uni Eropa, dominasi China di rantai pasokan nyaris tak terbantahkan. Data Badan Energi Internasional menyebut China menguasai pemurnian 47% hingga 87% untuk tembaga, lithium, kobalt, grafit, dan tentu saja, unsur tanah jarang. Padahal, mineral-mineral ini adalah nyawa bagi teknologi pertahanan, semikonduktor, energi terbarukan, dan baterai.

Di sisi lain, langkah China melarang ekspor barang berpotensi militer ke Jepang yang juga punya kegunaan sipil semakin menegaskan kerentanan posisi banyak negara.

Menteri Keuangan Jepang, Satsuki Katayama, mengaku ada kesepakatan luas soal urgensi mengurangi ketergantungan ini. Dia memaparkan pendekatan kebijakan bertahap, dari jangka pendek hingga panjang, untuk meningkatkan pasokan dari luar China.

"Ini termasuk menciptakan pasar yang berstandar, misalnya menghormati kondisi kerja dan HAM. Lalu, menerapkan berbagai instrumen kebijakan dukungan lembaga keuangan publik, insentif fiskal, langkah perdagangan, hingga penetapan harga minimum," jelas Katayama.

"Saya menekankan, komitmen terhadap langkah-langkah ini sangat penting," tambahnya.