Anies Kritik Dinasti Politik dan Desak Evaluasi Aturan Pilkada

Di markas Gerakan Rakyat, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Anies Baswedan berbicara panjang lebar tentang masa depan demokrasi. Mantan Gubernur DKI itu tak hanya bicara soal ormas, tapi juga menyentuh soal yang lebih luas: kesetaraan. Baginya, prinsip dasar demokrasi harus memberi peluang yang sama untuk semua orang.

"Prinsip umumnya sederhana," ujar Anies, Jumat (27/2/2026).

"Demokrasi punya patokan dasar. Kita berharap demokrasi di Indonesia ini benar-benar memberikan kesetaraan, kesempatan kepada semuanya. Jadi, keputusan-keputusan yang lahir, termasuk dari MK, harusnya membuat demokrasi kita makin adil."

Namun begitu, realitanya tak sesederhana itu. Anies lantas menyinggung fenomena yang menurutnya kian jelas terlihat: munculnya dinasti politik dan kekuatan keluarga di Indonesia. Kecenderungan ini, katanya, bukan isapan jempol belaka. Masyarakat bisa menyaksikannya sendiri.

"Di sisi lain, kita tahu kan ada kecenderungan muncul dinasti, kekuatan keluarga? Itu nyata. Dan kita semua menyaksikannya," ucapnya.

Nah, di sinilah aturan main demokrasi diuji. Menurut Anies, sistem harus bisa memastikan bahwa kesetaraan kesempatan itu benar-benar ada, bukan sekadar wacana.

Ia pun mengingatkan sebuah momen penting. Kembali ke tahun 2014-2015, Mahkamah Konstitusi sempat melarang pencalonan sanak keluarga dalam Pilkada. Sayangnya, aturan itu tak bertahan lama.

"Waktu itu sudah ada UU yang melarang Pilkada diikuti sanak saudara. Tapi kemudian diuji materi dan dibatalkan oleh MK," jelas Anies.

"Sejak 2014 sampai sekarang, kita lihat sendiri akibatnya. Semua jadi bermunculan."

Aturan yang kontroversial itu sudah berjalan lebih dari satu dekade. Anies merasa sudah waktunya ada evaluasi. Rakyat, menurutnya, sudah punya cukup bahan untuk menilai.

"Sudah jalan 10 tahun, 12 tahun. Rakyat bisa menilai, apakah sudah saatnya undang-undang itu dikoreksi lagi? Kita sudah melalui periode di mana itu dilarang, lalu dibolehkan. Pengalaman itu berharga," katanya.

Koreksi aturan bukan sekadar urusan teknis. Lebih dari itu, ini soal arah demokrasi kita. Anies berharap pemerintahan, baik di daerah maupun pusat, punya orientasi yang jelas: bekerja untuk rakyat banyak.

"Ini penting," imbuhnya. "Supaya pemerintah di Indonesia ini bekerja untuk rakyat, bukan cuma untuk kelompok keluarga atau golongan tertentu saja."