Penerimaan Pajak Tersendat, Baru Tembus 70 Persen di Akhir Oktober

"Pertama, ya, menghabiskan semua bahan yang ada," tegas Bimo. Maksudnya, semua data terkait penggalian potensi, mirroring data, dan pertukaran data internal Kemenkeu harus digarap habis.

Selain mengandalkan data, Ditjen Pajak juga bakal menggenjot penyelesaian proses audit dan penegakan hukum sebelum tahun berganti. Pendekatannya pun menyeluruh, yang disebut Bimo sebagai multi-door approach. "Jadi kami gandeng semua aparat penegak hukum, gabungkan tindak pidana perpajakan dengan korupsi, plus penyelidikan uang," terangnya.

Di sisi lain, upaya digitalisasi juga terus dipacu. Lewat platform Cortex, aktivasi identitas digital untuk akun badan sudah mencapai 569.000, sementara untuk orang pribadi tembus 2,6 juta. Totalnya 3,18 juta akun atau 21,6 persen per 16 November. Pemerintah juga mendesak ASN, TNI, dan Polri buat menyelesaikan aktivasi dan registrasi kode otorisasi paling lambat 31 Desember 2025.

Soal penagihan tunggakan, ada progress yang cukup signifikan. Dari target Rp 20 triliun yang dikejar hingga Desember, realisasinya sudah mencapai Rp 11,487 triliun. Ini didapat dari 200 wajib pajak dengan tunggakan terbesar.

Secara keseluruhan, pendapatan negara sampai 31 Oktober 2025 mencapai Rp 2.113,3 triliun atau 73,7 persen dari outlook. Rinciannya, penerimaan pajak Rp 1.459 triliun (70,2 persen dari target), kepabeanan dan cukai Rp 249,3 triliun (80,3 persen), serta PNBP Rp 402,4 triliun (84,3 persen). Tugas berat di depan, tapi masih ada waktu untuk berbenah.