Defisit APBN Tembus Rp 479 Triliun, Menkeu: Masih dalam Batas Aman

Laporan keuangan negara per akhir Oktober 2025 menunjukkan angka defisit yang cukup signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, defisit APBN telah mencapai Rp 479,7 triliun, atau setara dengan 2,02% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun begitu, Purbaya menegaskan bahwa posisi ini masih dalam batas yang aman dan terkendali. Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/11).

Di sisi lain, pendapatan negara ternyata sudah terkumpul cukup banyak, yakni Rp 2.113,3 triliun. Angka ini berarti negara telah mencapai 73,7% dari target pendapatan yang ditetapkan untuk APBN 2025. Sementara itu, belanja negara juga sudah menembus Rp 2.593 triliun, atau sekitar 73,5% dari pagu yang disiapkan. Ada satu catatan lagi: keseimbangan primer juga mengalami defisit, tepatnya sebesar Rp 45 triliun.

Menyikapi kondisi ini, Kemenkeu tak tinggal diam. Purbaya menyebut bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan lebih ketat dan mengambil langkah antisipasi. Tujuannya jelas, agar APBN tetap bisa berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dengan mengawasi potensi ketidakpastian di sisi pendapatan maupun belanja.

Bagaimana dengan Belanja Negara?

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, memberikan rincian lebih lanjut. Hingga 31 Oktober, realisasi belanja negara sudah menyentuh Rp 2.593 triliun. Jumlah ini setara dengan 73,5% dari outlook. Rinciannya, Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp 1.879,6 triliun (70,6%), sementara Transfer ke Daerah (TKD) sudah terealisasi Rp 713,4 triliun, atau 82,6% dari pagu. Suahasil berharap belanja APBD bisa lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. "Agar efeknya terasa di masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Nah, kalau kita lihat lebih detail, realisasi Belanja K/L yang merupakan bagian dari Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp 961,2 triliun. Itu sekitar 75,4% dari outlook. Belanja pegawai tercatat Rp 262,7 triliun, naik 8,5% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh tunjangan pendidikan non-PNS dan pengangkatan ASN baru.

Lalu, Belanja Barang menyentuh Rp 344,9 triliun, atau 72,3% dari outlook. Penyerapannya terdorong oleh percepatan di sejumlah layanan masyarakat, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program kesehatan, dan berbagai bantuan pemerintah lainnya. Suahasil mengakui, belanja barang sempat terhambat karena ada efisiensi di awal tahun. "Tapi sekarang sudah 72,3 persen," jelasnya.

Untuk Belanja Modal, realisasinya Rp 206,4 triliun, atau 59,9% dari outlook. Fokusnya pada penyelesaian proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Sementara itu, belanja bantuan sosial (bansos) hampir terserap seluruhnya, yaitu Rp 147,2 triliun atau 98,6%. Penyaluran program seperti PBI JKN, PKH, Kartu Sembako, PIP, dan KIP Kuliah menjadi pendorong utamanya.

Menutup paparannya, Suahasil menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong penyerapan belanja pada November dan Desember. "Sehingga dampaknya bagi perekonomian Indonesia bisa lebih besar," tutupnya.