Lahan Jadi Kunci Percepatan Gerai Koperasi Merah Putih di Riau

Di ruang rapat Kantor Gubernur Riau, Selasa lalu, pembicaraan berpusat pada upaya konkret membangun koperasi desa. Staf Ahli Mendagri Edi Mardianto hadir bukan sekadar untuk seremonial. Ia menekankan, langkah pertama yang krusial adalah memastikan ketersediaan lahan. Tanah itu, katanya, harus memenuhi syarat teknis dan bebas dari masalah.

"Penyelesaian sengketa lahan dan percepatan perizinan harus difasilitasi agar pembangunan tidak terhambat," tegas Edi dalam pernyataan tertulisnya di hari berikutnya, Rabu (10/12/2025).

Pesan itu ditujukan terutama pada pemerintah daerah. Mereka diminta menyediakan lahan minimal seluas 1.000 meter persegi. Syaratnya jelas: akses jalan yang layak, tersedia listrik, air bersih, dan jaringan internet. Tanpa itu, rencana sehebat apapun bisa mandek di tengah jalan.

Namun begitu, Edi melihat ini lebih dari sekadar urusan fisik. Menurutnya, gerai dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) itu adalah fondasi. Fondasi untuk menguatkan ekonomi desa sekaligus menjaga ketahanan pangan warga. Karena itu, koordinasi harus benar-benar padu. Pemerintah daerah, Satgas di kecamatan, Koramil, sampai Babinsa, semua harus kompak.

"Koperasi Merah Putih adalah instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat. Dengan kolaborasi lintas lembaga, kita wujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya lagi.

Ia pun meminta agar pendataan dan pelaporan lahan lewat SIPD dipercepat. Satgas di semua level, dari provinsi sampai kecamatan, harus bergerak cepat dan berkoordinasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara selaku mitra verifikasi. Edi juga punya pesan khusus untuk Riau.

"Saya minta Pemprov Riau mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan aset desa, termasuk hibah tanah dari masyarakat, guna mendukung percepatan pembangunan gerai," tambahnya.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, melaporkan progres yang sudah dicapai. Angkanya cukup menggambarkan dinamika di lapangan. Dari total 1.896 desa dan kelurahan di Riau, hampir semuanya, 99 persen, sudah berbadan hukum.

"Adapun yang sudah memiliki akun Simkopdes mencapai 98 persen, sementara jumlah lahan yang siap dimanfaatkan untuk KDKMP tercatat 1.231 lokasi," ujar Syahrial.

Perkembangannya berlanjut. Berdasarkan data Simkopdes, saat ini ada 283 desa atau sekitar 13 persen yang sudah memiliki gerai aktif. Progres pembangunan fisik gerainya sendiri sudah mencapai 26 persen. Meski belum seratus, angka ini menunjukkan ada usaha yang berjalan.

"Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung program nasional Koperasi Merah Putih," pungkas Syahrial.

Jadi, upaya percepatan pembangunan KDKMP ini memang bagian dari strategi besar. Tujuannya jelas: memberdayakan ekonomi desa. Tapi jalan menuju sana harus ditempuh bersama, secara kolaboratif, dengan mengatasi satu per satu hambatan, mulai dari sepetak lahan hingga urusan perizinan.