DPRD DKI Jakarta menyoroti soal pelaksanaan program sekolah gratis yang dijalankan Pemprov DKI. Sorotan ini muncul dalam Rapat Paripurna hari ini. Para legislator pada dasarnya mengapresiasi program itu, tapi mereka juga mengingatkan agar pelaksanaannya tepat sasaran. Bahkan, ada yang mendorong supaya jumlah sekolah penerima manfaat ditambah lagi. Beberapa legislator melayangkan interupsi saat Rapat Paripurna berlangsung, Kamis (30/4/2026). Salah satunya, Agustina Hermanto dari Fraksi PDIP. Ia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, juga jajarannya, atas realisasi sejumlah program termasuk sekolah gratis. Menurut dia, jumlah sekolah gratis meningkat drastis. Dari 40 sekolah pada 2024, sekarang jadi 103 sekolah. “Kami mengapresiasi, bahkan kalau bisa ditambah lagi menjadi 200 sekolah ke depan. Tapi yang paling penting adalah memastikan program ini tepat sasaran,” kata Tina di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. Ia menekankan, program sekolah gratis harus benar-benar diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Terutama mereka yang belum mendapatkan bantuan pendidikan. Saat ini, menurutnya, Pemprov DKI punya beberapa skema bantuan pendidikan. Mulai dari sekolah negeri, Kartu Jakarta Pintar (KJP), hingga sekolah swasta gratis. “Harapannya semua anak Jakarta, khususnya yang kurang mampu, bisa mendapatkan akses pendidikan. Jangan sampai bantuan sosial tidak tepat sasaran terus terjadi,” ujarnya. Di sisi lain, anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS, M Subki, juga mengapresiasi kebijakan ini. Namun begitu, ia mengingatkan agar cakupan program diperluas. Termasuk ke sekolah berbasis madrasah. “Di Jakarta juga ada madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama. Mereka juga warga Jakarta dan berhak mendapatkan perhatian. Jangan sampai ada diskriminasi,” kata Subki. Sementara itu, ada juga suara dari Fraksi PAN. Lukmanul Hakim, anggota DPRD dari fraksi tersebut, menyoroti angka anak putus sekolah di Jakarta yang masih tinggi. Ia menilai, penentuan lokasi sekolah gratis perlu dievaluasi ulang. Supaya benar-benar menjangkau wilayah yang membutuhkan. “Masih banyak anak putus sekolah, misalnya di Cengkareng. Ini harus jadi perhatian serius. Penentuan titik sekolah gratis harus tepat,” ujarnya.