Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB 2026, Usung Presidency for All

Indonesia bakal memegang kendali di Dewan HAM PBB tahun depan. Ya, negara kita resmi terpilih jadi Presiden lembaga tinggi PBB itu untuk periode 2026. Kabar ini tentu saja membanggakan.

Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI di Jenewa, yang ditunjuk sebagai Presiden ke-20. Dalam pertemuan organisasi Dewan HAM yang disiarkan langsung via UN Web TV, Kamis (8/1/2026) lalu, Sidharto tak menyia-nyiakan momen itu. Dia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, sambil menegaskan komitmen Indonesia terhadap kerja sama global dan perlindungan hak asasi manusia untuk semua.

“Indonesia telah menjadi pendukung kuat Dewan HAM sejak awal pembentukannya. Kami telah beberapa kali menjadi anggota dan secara konsisten berupaya bertindak secara konstruktif serta menjadi jembatan di tengah perbedaan pandangan,” ujarnya.

Menurut Sidharto, langkah Indonesia maju sebagai presiden ini punya dasar yang kuat. Ia menyebut mandat konstitusional UUD 1945 yang sejalan dengan Piagam PBB. Intinya, kontribusi Indonesia untuk perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

Nah, mandat itu ditegaskan lagi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB beberapa waktu lalu. Prabowo menyerukan tatanan dunia di mana perdamaian dan kemakmuran itu hak semua orang, bukan cuma segelintir pihak.

“Kita harus berdiri untuk tatanan multilateral di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hak segelintir pihak, melainkan hak semua,”

begitu Sidharto mengutip pernyataan presiden.

Di sisi lain, tahun 2026 ini juga spesial karena menandai 20 tahun usia Dewan HAM PBB. Sidharto melihat sejarah panjang itu sebagai panduan berharga, apalagi di tengah situasi global yang makin terpolarisasi soal isu HAM. Tantangannya nggak mudah.

Dia menekankan, Indonesia akan berpegang pada prinsip-prinsip inti dewan: universalitas, objektivitas, dan tidak memilih-milih. Semua hak harus diperlakukan secara adil, termasuk hak atas pembangunan yang sering kali jadi perdebatan.

“Kami percaya pada kemampuan Dewan HAM untuk berdialog, menjembatani perbedaan, dan tetap bersatu demi perlindungan hak asasi manusia,” kata Sidharto.

Lalu, apa yang akan diusung Indonesia? Tema besarnya adalah “Presidency for All”. Intinya, pendekatan yang inklusif dan melibatkan banyak pihak. Sidharto berjanji akan mengajak semua pemangku kepentingan, mulai dari negara anggota, lembaga PBB, organisasi masyarakat sipil, sampai kelompok regional.

“Saya berkomitmen membangun kerja Dewan HAM yang lebih efektif, inklusif, dan dapat diakses oleh semua pihak,” tuturnya.

Ruang yang saling menghormati jadi prioritas. Termasuk di dalamnya pencegahan diskriminasi, mendorong kesetaraan gender, dan memberi porsi lebih bagi negara kurang berkembang serta negara kepulauan kecil. Mereka sering ketinggalan dalam percakapan global.

Oh ya, Indonesia juga akan melanjutkan agenda efisiensi kerja dewan yang sudah dirintis pendahulunya, Duta Besar Jurg Lauber. Jadi bukan mulai dari nol.

Terpilihnya Indonesia ini jelas bukan sekadar formalitas. Ini memperkuat posisi Jakarta di peta diplomasi multilateral. Lebih dari itu, ini bukti kepercayaan dunia internasional. Mereka melihat Indonesia bukan sebagai pihak yang memanas-manasi, tapi sebagai penyeimbang dan perekat jembatan bagi berbagai kepentingan yang berbeda dalam isu HAM global.