Ketua Banggar DPR Desak Batalkan Rencana Impor 105 Ribu Mobil Niaga dari India

Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendatangkan 105 ribu mobil niaga dari India mendapat sorotan tajam dari Ketua Banggar DPR, Said Abdullah. Ia mendesak agar rencana impor besar-besaran itu dibatalkan. Alasannya jelas: langkah ini dinilai bakal melemahkan industri otomotif lokal yang sedang berjuang.

“Arsitektur perekonomian ini harus dipahami utuh oleh jajaran di bawah presiden, termasuk BUMN,”

kata Said dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (25/2/2026). Ia menegaskan, setiap pengeluaran APBN apalagi yang sifatnya multiyears harus memberi manfaat nyata bagi industri dan lapangan kerja dalam negeri.

Nah, yang jadi persoalan, menurut Said, adalah soal sinkronisasi kebijakan. Di satu sisi, pemerintah punya program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih untuk menguatkan ekonomi domestik. Di sisi lain, rencana impor ini justru terlihat bertolak belakang. Said mempertanyakan, apakah Agrinas sudah duduk bersama dengan produsen lokal atau Gaikindo? Jumlah 105 ribu unit itu bukan main-main, hampir menyamai produksi mobil niaga dalam setahun di dalam negeri.

Padahal, sektor manufaktur punya peran strategis. Ia bisa menyerap banyak tenaga kerja dan mengembangkan hilirisasi. Said menyoroti data pengangguran sarjana yang masih tinggi, lebih dari satu juta orang. Sementara itu, pertumbuhan manufaktur sendiri dalam beberapa tahun terakhir justru di bawah pertumbuhan PDB. Ini situasi yang memprihatinkan.

Dampak ekonominya juga diperhitungkan. Said mengutip analisis Celios yang menyebutkan potensi kerugian yang fantastis. PDB bisa tergerus hampir Rp39,3 triliun. Pendapatan masyarakat berpotensi turun Rp39 triliun. Belum lagi surplus industri otomotif yang bisa anjlok Rp21,67 triliun. Di level yang lebih riil, pendapatan pekerja di seluruh rantai pasok otomotif terancam berkurang Rp17,39 triliun. Penerimaan pajak pun ikut terpangkas.

“Jika pengadaan dilakukan di dalam negeri, itu bisa membangkitkan industri otomotif, menyerap tenaga kerja, dan menciptakan efek berganda bagi ekonomi,”

ujarnya. Soal harga beli yang mungkin lebih murah, menurut Said, bukan jaminan efisiensi. Aspek jangka panjang seperti layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, dan jaringan bengkel harus jadi pertimbangan utama. Biaya perawatan yang mahal di kemudian hari justru bisa bikin anggaran jebol.

Intinya, bagi Said, pertimbangannya harus strategis. Bukan cuma soal angka di kontrak, tapi apakah kebijakan ini memperkuat fondasi industri nasional atau justru menggerogotinya.

“Lebih bijak jika langkah ini bukan hanya dipikir ulang, tetapi dibatalkan,”

tegasnya. Desakan itu menggema, menunggu respons.