Partai Buruh Usul Parliamentary Threshold 0%, Berseberangan dengan NasDem

Usulan NasDem untuk menaikkan ambang batas parlemen jadi 7% tak mendapat restu dari Partai Buruh. Malah, partai yang satu ini punya gagasan yang berseberangan total: hapus saja batas itu sama sekali.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan sikap partainya sejalan dengan PAN. Mereka mengusulkan parliamentary threshold nol persen. Menurut Said, langkah ini justru bakal bikin demokrasi kita lebih berkualitas.

"Pandangan Partai Buruh terhadap parliamentary threshold atau ambang batas parlemen adalah setuju dengan pendapat PAN, yaitu 0%," kata Said saat dihubungi, Rabu (24/2/2026).

Dia punya sejumlah alasan. Pertama, soal presidential threshold yang sudah nol persen. "Presidential threshold saja, pemilihan calon presiden sudah 0%," ujarnya.

Kalau ambang batas parlemen dihapus, tak ada lagi suara rakyat yang terbuang percuma. "Maka, demi demokrasi yang lebih berkualitas dan menghindarkan suara rakyat yang terbuang karena ada ambang batas parlemen, wajar kalau parliamentary threshold juga 0%," tambah Said.

Alasan kedua berkaitan dengan sistem pemerintahan. Said menilai Indonesia menganut demokrasi presidensial di mana presiden punya posisi kuat karena dipilih langsung. Nah, untuk mengimbangi itu, dibutuhkan parlemen yang juga kuat. Parlemen yang kuat, dalam pandangannya, bisa lahir jika semua suara punya wakil, tanpa terhalang batas minimal.

Lalu, yang ketiga, dia mengangkat data pemilu 2024. Angkanya cukup mencengangkan.

"Berdasarkan data yang dimiliki oleh Partai Buruh dengan mengolah data hasil pemilu 2024, ada 50 juta hingga 60 juta suara rakyat yang terbuang sia-sia akibat Parliamentary Threshold 4%," tegas Said.