Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB 2026, Usung Presidency for All

Dia menekankan, Indonesia akan berpegang pada prinsip-prinsip inti dewan: universalitas, objektivitas, dan tidak memilih-milih. Semua hak harus diperlakukan secara adil, termasuk hak atas pembangunan yang sering kali jadi perdebatan.

Lalu, apa yang akan diusung Indonesia? Tema besarnya adalah “Presidency for All”. Intinya, pendekatan yang inklusif dan melibatkan banyak pihak. Sidharto berjanji akan mengajak semua pemangku kepentingan, mulai dari negara anggota, lembaga PBB, organisasi masyarakat sipil, sampai kelompok regional.

“Saya berkomitmen membangun kerja Dewan HAM yang lebih efektif, inklusif, dan dapat diakses oleh semua pihak,” tuturnya.

Ruang yang saling menghormati jadi prioritas. Termasuk di dalamnya pencegahan diskriminasi, mendorong kesetaraan gender, dan memberi porsi lebih bagi negara kurang berkembang serta negara kepulauan kecil. Mereka sering ketinggalan dalam percakapan global.

Oh ya, Indonesia juga akan melanjutkan agenda efisiensi kerja dewan yang sudah dirintis pendahulunya, Duta Besar Jurg Lauber. Jadi bukan mulai dari nol.

Terpilihnya Indonesia ini jelas bukan sekadar formalitas. Ini memperkuat posisi Jakarta di peta diplomasi multilateral. Lebih dari itu, ini bukti kepercayaan dunia internasional. Mereka melihat Indonesia bukan sebagai pihak yang memanas-manasi, tapi sebagai penyeimbang dan perekat jembatan bagi berbagai kepentingan yang berbeda dalam isu HAM global.