Guncangan Blokir ChatGPT: Ketika Regulasi Mengancam Napas Digital Rakyat

Isu pemblokiran ChatGPT dan sejumlah platform digital asing kembali mencuat. Pemicunya, Komdigi baru saja mengirimkan peringatan keras kepada 25 perusahaan teknologi raksasa. Mereka dianggap belum menyelesaikan pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Sekilas, ini cuma urusan administratif biasa, kan? Tapi tunggu dulu. Ketika layanan yang terancam itu adalah kecerdasan buatan yang dipakai jutaan orang untuk bekerja, belajar, dan berkreasi, masalahnya jadi jauh lebih besar. Jauh lebih dalam dari sekadar tumpukan formulir yang belum ditandatangani.

Pemerintah punya alasan yang kuat, tentu saja. Regulasi PSE dirancang untuk menjamin keamanan data dan akuntabilitas platform yang beroperasi di sini. Dari sisi perlindungan pengguna, langkah ini jelas masuk akal. Namun begitu, kita harus bertanya: apakah proses penegakan aturan ini sudah benar-benar mempertimbangkan dampak riilnya bagi masyarakat? Bagi mereka yang hidup dan napasnya kini bergantung pada teknologi AI?

Coba lihat realitanya. Pelajar dan mahasiswa menjadikan ChatGPT sebagai teman belajar sehari-hari. Untuk memahami materi kuliah yang ruwet, menyusun tugas, atau sekadar minta penjelasan yang lebih sederhana. Alat ini sudah menjelma menjadi bagian dari metode belajar baru lebih cepat, interaktif, dan mudah diakses. Bayangkan jika akses itu tiba-tiba diputus. Mereka bukan cuma kehilangan sebuah aplikasi, tapi sebuah sistem pendukung yang selama ini menutupi celah-celah lebar dalam sistem pendidikan kita yang belum sepenuhnya siap digital.

Dampaknya juga menghantam pelaku usaha dan kaum kreatif. Banyak UMKM sekarang mengandalkan AI untuk riset pasar, menulis copy iklan, hingga merespons pertanyaan pelanggan. Di era dimana efisiensi adalah nyawa, kehilangan alat produktivitas semacam ini bisa membuat mereka terlempar beberapa langkah ke belakang. Dalam konteks persaingan ekonomi digital, ini bukan cuma soal teknis. Ini soal daya saing yang tergerus.