Guncangan Blokir ChatGPT: Ketika Regulasi Mengancam Napas Digital Rakyat

Di balik semua ini, ada tanggung jawab yang harus dipikul bersama. Perusahaan teknologi internasional macam OpenAI tidak bisa mengabaikan kewajiban administratif. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan besarnya pasar Indonesia lalu bersikap masa bodoh. Jika ingin dinikmati oleh jutaan pengguna di sini, mematuhi aturan lokal adalah bentuk penghormatan dasar.

Tapi di sisi lain, pemerintah juga perlu sadar. Kebijakan digital tidak boleh hidup di ruang hampa. Memblokir teknologi bukan cuma soal menegakkan regulasi, tapi juga tentang memahami denyut nadi masyarakat yang sudah menyatu dengan layanan digital. Ada konsekuensi yang harus dihitung, jauh sebelum surat peringatan dikirim.

Pada akhirnya, ini adalah pengingat keras. Tata kelola teknologi di Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Kita butuh aturan yang melindungi, tapi jangan sampai kebijakan itu memotong akses terhadap inovasi. Kita butuh perusahaan yang taat, tapi juga pemerintah yang tidak menjadikan masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan.

Jika ChatGPT benar-benar diblokir, siapa yang paling merasakan dampaknya? Bukan OpenAI. Bukan para eksekutif di Silicon Valley. Tapi para pelajar, pekerja, pemilik usaha kecil, dan jutaan pengguna biasa yang selama ini mengandalkannya untuk bertahan dan berkembang. Maka, sebelum keputusan ekstrem diambil, satu hal harus jadi pegangan: kepentingan publik harus selalu di atas segalanya.