Sinergi Ombudsman, Pemda, dan Perusahaan Tambang untuk Pelayanan Publik Inklusif

- Kamis, 06 November 2025 | 14:15 WIB
Sinergi Ombudsman, Pemda, dan Perusahaan Tambang untuk Pelayanan Publik Inklusif

Ombudsman Dorong Sinergi untuk Pelayanan Publik Inklusif di Wilayah Tambang

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan tambang dalam meningkatkan pelayanan publik yang inklusif dan akuntabel di wilayah lingkar tambang. Tantangan maladministrasi, mulai dari pengabaian kewajiban hukum hingga diskriminasi terhadap kelompok rentan, masih sering ditemui di kawasan industri ekstraktif.

Partisipasi Masyarakat Kunci Pengawasan Efektif

Dalam Diskusi Publik "Peningkatan Pelayanan Publik yang Inklusif dan Akuntabel di Masyarakat Lingkar Tambang" di Ternate, Hery menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk pengawasan Ombudsman yang maksimal. Tanpa keterlibatan masyarakat, pengawasan tidak akan berjalan efektif.

Peran Strategis TJSL dalam Pembangunan Berkelanjutan

Kemitraan strategis dalam pengawasan layanan publik dan pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan menjadi fokus utama. Menurut Hery, TJSL adalah proses mengorganisir dan mengawasi upaya perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, dengan komitmen pada pembangunan berkelanjutan dan etika bisnis.

Komponen Utama Pengelolaan TJSL

Pengelolaan TJSL yang efektif meliputi tiga komponen utama: tanggung jawab sosial dan lingkungan, program tanggung jawab sosial perusahaan, serta kewajiban hukum. Proses ini membutuhkan tujuan yang jelas, alokasi anggaran tepat, dan pelaksanaan program yang mencakup peningkatan kondisi ketenagakerjaan, filantropi, pengembangan komunitas, serta program lingkungan.

Pelayanan Publik yang Berpihak pada Masyarakat

Pelayanan publik yang baik di wilayah tambang tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar warga seperti akses kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang layak. Hery menekankan bahwa pelayanan publik harus berpihak pada masyarakat, bukan hanya pada kepentingan ekonomi.

Implementasi TJSL yang Transparan dan Terukur

Menurut Yulan Kustiyan, SVP Corporate Secretary PT Antam Tbk, terdapat empat pilihan kegiatan TJSL yang relevan: aspek lingkungan (kelestarian alam dan penghijauan), filantropi (pemberian amal), aspek ekonomi (pelatihan UMKM dan pemuda), serta aspek sosial (kebijakan ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat). Semua program ini membutuhkan pemantauan berkala untuk memastikan efektivitasnya.

Program TJSL yang transparan dan terukur akan berkontribusi signifikan pada pembangunan berkelanjutan dan mencegah potensi maladministrasi di wilayah lingkar tambang.

Komentar