Pemprov Jabar Terapkan WFH Hari Kamis, Sanksi Pemotongan Tunjangan bagi yang Malas Kerja

Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memulai uji coba kebijakan Work from Home bagi Aparatur Sipil Negara dan pegawai PPPK. Program WFH ini akan dilaksanakan setiap hari Kamis dengan ancaman sanksi tegas berupa pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang tidak memenuhi target.

Aturan WFH Jabar untuk Semua Pegawai

Kebijakan work from home Pemprov Jabar berlaku menyeluruh untuk seluruh pegawai, baik ASN maupun PPPK. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jabar, Dedi Sopandi, menegaskan setiap kepala unit bertanggung jawab memantau kinerja bawahannya selama pelaksanaan WFH.

Sanksi Tegas bagi Pelanggar Aturan WFH

Pemprov Jabar akan menerapkan sanksi pemotongan tunjangan bagi pegawai yang tidak memenuhi standar kerja selama WFH. "Kalau kepala perangkat daerah tidak memastikan output kerjanya sesuai standar, akan berdampak terhadap pemotongan tunjangan," tegas Dedi Sopandi di Bandung, Selasa (4/11/2025).