Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI di Senayan, Selasa lalu, menyoroti persoalan klasik: anggaran. Kali ini, yang menjadi sorotan adalah dana untuk mencegah bencana. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, tak sungkan mengakui bahwa anggaran mitigasi yang dimiliki lembaganya sangatlah terbatas.
"Ini jadi tantangan besar buat kami," ujarnya.
Menurutnya, dalam lima tahun terakhir, alokasi untuk pencegahan bencana hanya berkisar Rp17 hingga 19 miliar per tahun. Angka yang, dalam pandangannya, jauh dari cukup. "Tentu saja ini sangat kecil," tambah Suharyanto.
Namun begitu, pihaknya memilih untuk tidak berpangku tangan. Keterbatasan anggaran negara justru mendorong BNPB mencari jalan lain. Salah satunya dengan mengajukan pinjaman luar negeri.
"Karena APBN terbatas, kami berupaya dapat disetujui mendapat alokasi pinjaman luar negeri," jelasnya.
Upaya itu ternyata membuahkan hasil. Suharyanto menyebut, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sejumlah proposal pinjaman telah disetujui. Dana segar itu dialirkan khusus untuk memperkuat kapasitas BNPB di fase pra-bencana.
Fokusnya jelas: membangun sistem peringatan dini. Mengingat Indonesia rawan dengan bencana geologi seperti gempa dan tsunami, alat deteksi yang memadai adalah sebuah keharusan.
Artikel Terkait
Warga Berduyun-duyun ke Istana untuk Silaturahmi Idulfitri Prabowo
Menkeu Purbaya Tawar Baju Lebaran di Tanah Abang, Siapkan Skema Bantuan Pedagang Terbelit Utang
Ucapan Idul Fitri via WhatsApp Jadi Jembatan Silaturahmi di Era Digital
Presiden Prabowo Salat Id di Aceh, Istana Buka Halalbihalal untuk 5.000 Warga