BNPB Akui Anggaran Mitigasi Minim, Andalkan Pinjaman Luar Negeri

Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI di Senayan, Selasa lalu, menyoroti persoalan klasik: anggaran. Kali ini, yang menjadi sorotan adalah dana untuk mencegah bencana. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, tak sungkan mengakui bahwa anggaran mitigasi yang dimiliki lembaganya sangatlah terbatas.

"Ini jadi tantangan besar buat kami," ujarnya.

Menurutnya, dalam lima tahun terakhir, alokasi untuk pencegahan bencana hanya berkisar Rp17 hingga 19 miliar per tahun. Angka yang, dalam pandangannya, jauh dari cukup. "Tentu saja ini sangat kecil," tambah Suharyanto.

Namun begitu, pihaknya memilih untuk tidak berpangku tangan. Keterbatasan anggaran negara justru mendorong BNPB mencari jalan lain. Salah satunya dengan mengajukan pinjaman luar negeri.

"Karena APBN terbatas, kami berupaya dapat disetujui mendapat alokasi pinjaman luar negeri," jelasnya.

Upaya itu ternyata membuahkan hasil. Suharyanto menyebut, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sejumlah proposal pinjaman telah disetujui. Dana segar itu dialirkan khusus untuk memperkuat kapasitas BNPB di fase pra-bencana.

Fokusnya jelas: membangun sistem peringatan dini. Mengingat Indonesia rawan dengan bencana geologi seperti gempa dan tsunami, alat deteksi yang memadai adalah sebuah keharusan.

"Kami mendapatkan PLN sejumlah Rp949,1 miliar," tuturnya.

Dana tersebut digunakan untuk membangun pusat kendali operasi di tingkat daerah. Saat ini, sudah ada di 34 provinsi dan 34 kabupaten/kota. Harapannya, dengan sistem yang tersebar, respons terhadap ancaman bencana bisa lebih cepat dan tepat.

Di sisi lain, BNPB juga punya instrumen lain yang disebut Dana Siap Pakai (DSP). Dana ini berbeda. Ia baru bisa dicairkan setelah status siaga atau tanggap darurat resmi ditetapkan.

Namun, DSP ternyata tidak hanya untuk penanganan darurat dan pemulihan semata. Suharyanto mengungkapkan, dana itu juga dipakai untuk membangun ketahanan daerah pascabencana. Logikanya sederhana: banyak bencana yang berulang di lokasi sama. Maka, selain memperbaiki kerusakan, penting juga menyiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan terburuk di masa depan.

"Beberapa kali kami sudah berupaya meningkatkan ketahanan daerah pasca bencana untuk menghadapi bencana di tahun berikutnya," pungkasnya.

Jadi, meski anggaran preventif terbatas, BNPB berusaha maksimal dengan berbagai skema pendanaan yang ada. Mulai dari utang luar negeri hingga dana darurat, semua dikerahkan untuk satu tujuan: meminimalisir dampak bencana di tanah air.