Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI di Senayan, Selasa lalu, menyoroti persoalan klasik: anggaran. Kali ini, yang menjadi sorotan adalah dana untuk mencegah bencana. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, tak sungkan mengakui bahwa anggaran mitigasi yang dimiliki lembaganya sangatlah terbatas.
"Ini jadi tantangan besar buat kami," ujarnya.
Menurutnya, dalam lima tahun terakhir, alokasi untuk pencegahan bencana hanya berkisar Rp17 hingga 19 miliar per tahun. Angka yang, dalam pandangannya, jauh dari cukup. "Tentu saja ini sangat kecil," tambah Suharyanto.
Namun begitu, pihaknya memilih untuk tidak berpangku tangan. Keterbatasan anggaran negara justru mendorong BNPB mencari jalan lain. Salah satunya dengan mengajukan pinjaman luar negeri.
"Karena APBN terbatas, kami berupaya dapat disetujui mendapat alokasi pinjaman luar negeri," jelasnya.
Upaya itu ternyata membuahkan hasil. Suharyanto menyebut, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sejumlah proposal pinjaman telah disetujui. Dana segar itu dialirkan khusus untuk memperkuat kapasitas BNPB di fase pra-bencana.
Fokusnya jelas: membangun sistem peringatan dini. Mengingat Indonesia rawan dengan bencana geologi seperti gempa dan tsunami, alat deteksi yang memadai adalah sebuah keharusan.
Artikel Terkait
XPeng Pasang Stasiun Isi Daya Tercepat di Indonesia, Hanya 12 Menit untuk 80% Baterai
Beras Indonesia Siap Temani Jamaah Haji di Tanah Suci
Target Tarif Nol Persen dengan Inggris, Pemerintah Pasang Target Satu Tahun
BNPB Wanti-wanti: 2027 Jadi Tahun Kritis Siklus Karhutla