Prabowo Siap Mundur dari Board of Peace Jika Tak Bela Palestina

Jakarta – Presiden Prabowo punya sikap tegas terkait keikutsertaan Indonesia di Board of Peace (BoP). Ia menyatakan siap mundur dari forum itu jika arahnya ternyata tak sejalan dengan perjuangan kemerdekaan Palestina, atau jika tak ada manfaatnya bagi rakyat di sana.

Pernyataan itu meluncur langsung dari Presiden, menanggapi keraguan yang diungkapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pertemuan berlangsung Selasa lalu di Istana Negara, dalam acara Silahturahmi dengan pimpinan sejumlah ormas Islam.

Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, yang hadir dan sempat berbicang langsung dengan Presiden, menguraikan respons itu.

“Jawaban beliau cukup jelas. Dalam keanggotaan BoP, kita nggak harus ikut semua. Kalau ada langkah yang nggak cocok, Indonesia akan abstain atau absen,” kata Kiai Cholil.

“Dan yang kedua, kalau memang seiring waktu forum ini tak membawa maslahat, Presiden tidak akan ragu untuk keluar dari BoP.”

Sebelumnya, MUI memang menyampaikan sikap skeptisnya. Kekhawatiran mereka beralasan. Inisiator BoP, Presiden AS Donald Trump, dinilai punya rekam jejak yang buruk dalam hal komitmen untuk perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Belum lagi dukungannya kepada Netanyahu yang terang-terangan menolak kemerdekaan Palestina.

Namun begitu, Presiden punya argumen lain. Menurut penuturan Kiai Cholil, keterlibatan Indonesia justru dimaksudkan sebagai upaya memperjuangkan kepentingan Palestina dari dalam sistem.

“Presiden bilang akan mencoba memperbaiki dari dalam. Tapi kami tetap menyampaikan keraguan. Soalnya, track record Trump jelas-jelas tidak membela Palestina,” ujarnya usai pertemuan.

Di sisi lain, ada titik temu yang kuat. Presiden sepakat bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Penolakan ini selaras dengan konstitusi, UUD 1945, dan tentu saja ajaran Islam.

Komitmen untuk terus membela kemerdekaan Palestina juga ditegaskan, termasuk dalam keterlibatan di BoP.

“Kita sepakat menolak penjajahan dalam bentuk apapun. Dan kita juga sepakat untuk membela kemerdekaan Palestina,” tegas Kiai Cholil.

Dari situ, MUI pun menyampaikan beberapa permintaan konkret kepada pemerintah. Pertama, memastikan perdamaian yang diperjuangkan di BoP bukan sekadar perdamaian versi Donald Trump yang selama ini cenderung merugikan Palestina.

Kedua, soal rencana pengiriman pasukan perdamaian. MUI meminta agar pasukan Indonesia tidak sampai disalahgunakan menjadi alat untuk memukul kelompok perjuangan Palestina, seperti Hamas, yang justru menguntungkan posisi Israel.

“Kita minta, perdamaian yang dibangun bukan cuma damai ala Trump dan Netanyahu, tapi yang membawa kemerdekaan riil untuk rakyat Palestina,” tutur Kiai Cholil.

“Dan pasukan kita jangan sampai jadi alat pemukul bagi mereka yang berjuang untuk kemerdekaan itu.”