Amelia Anggraini Soroti Dua Agenda Krusial dalam Pertemuan Prabowo-Trump

Pertemuan yang direncanakan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump mendapat dukungan dari Amelia Anggraini. Dia adalah Ketua Kelompok Fraksi NasDem di Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. Amelia berharap pertemuan itu bisa memberikan kepastian, terutama bagi para pelaku usaha di dalam negeri yang khawatir dengan tarif impor ke Amerika.

"Prinsip kami di DPR tentu mendukung diplomasi yang pro-kepentingan nasional," ujar Amelia kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).

"Terutama untuk menjaga kepastian bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi sektor-sektor yang sensitif terhadap tarif."

Menurutnya, soal pokok negosiasi tarif itu sebenarnya sudah selesai dibahas. Nanti, hasil akhirnya akan disampaikan pemerintah secara resmi ke publik dan DPR. Angka 19% yang selama ini beredar memang jadi acuan sejak kesepakatan awal. Tapi, prosesnya belum benar-benar tuntas.

"Pemerintah juga menyampaikan prosesnya masih berada pada tahap finalisasi dokumen (legal drafting) dan menunggu penandatanganan di level kepala negara," jelas Amelia.

Intinya, substansi sudah fix. Namun rincian teknis dan implementasi baru akan dikunci setelah dokumen final diteken dan dijelaskan ke publik.

Di sisi lain, Amelia juga menyoroti isu lain yang mungkin dibahas: Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Trump. Dia mengingatkan, Indonesia harus memastikan badan itu berjalan sesuai mandat PBB. Dan yang tak kalah penting, konsistensi dukungan untuk kemerdekaan Palestina.

"Kalau Dewan Perdamaian ikut dibahas, saya melihatnya sebagai kesempatan memastikan setiap inisiatif perdamaian benar-benar sejalan dengan hukum internasional dan mandat PBB," katanya.

"Serta tetap konsisten dengan posisi Indonesia yang mendukung perlindungan warga sipil dan hak-hak rakyat Palestina."

Harapannya, Board of Peace bisa berjalan transparan dan benar-benar menciptakan perdamaian. Indonesia, dalam hal ini, diharapkan tak sekadar ikut arus.

"Yang penting dijaga adalah transparansi tujuan, tata kelola, dan akuntabilitasnya agar Indonesia berperan membentuk agenda damai, bukan sekadar ikut arus," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan konfirmasi soal persiapan pertemuan itu. Hasil negosiasi tarif memang masih menunggu tanda tangan kedua presiden. Sayangnya, jadwal pastinya masih menggantung.

"Belum. Belum ada lagi. Masih menunggu jadwal dari sana. Yang untuk tanda tangan itu kan? Belum," kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/2).

Lokasinya kemungkinan besar di Amerika Serikat. Tapi, apakah di Washington DC atau di Mar-a-Lago, itu masih belum jelas.

"Di Amerika. Enggak tahu nanti di Washington DC apa di Mar-a-Lago," jelasnya.

Pertemuan nanti tak cuma soal tanda tangan dokumen tarif. Sugiono menyebut, itu juga akan jadi ajang pembahasan situasi global terkini. Implementasi Board of Peace, tentu saja, akan menjadi salah satu poin penting dalam pembicaraan mereka.