"Serta tetap konsisten dengan posisi Indonesia yang mendukung perlindungan warga sipil dan hak-hak rakyat Palestina."
Harapannya, Board of Peace bisa berjalan transparan dan benar-benar menciptakan perdamaian. Indonesia, dalam hal ini, diharapkan tak sekadar ikut arus.
"Yang penting dijaga adalah transparansi tujuan, tata kelola, dan akuntabilitasnya agar Indonesia berperan membentuk agenda damai, bukan sekadar ikut arus," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan konfirmasi soal persiapan pertemuan itu. Hasil negosiasi tarif memang masih menunggu tanda tangan kedua presiden. Sayangnya, jadwal pastinya masih menggantung.
"Belum. Belum ada lagi. Masih menunggu jadwal dari sana. Yang untuk tanda tangan itu kan? Belum," kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/2).
Lokasinya kemungkinan besar di Amerika Serikat. Tapi, apakah di Washington DC atau di Mar-a-Lago, itu masih belum jelas.
"Di Amerika. Enggak tahu nanti di Washington DC apa di Mar-a-Lago," jelasnya.
Pertemuan nanti tak cuma soal tanda tangan dokumen tarif. Sugiono menyebut, itu juga akan jadi ajang pembahasan situasi global terkini. Implementasi Board of Peace, tentu saja, akan menjadi salah satu poin penting dalam pembicaraan mereka.
Artikel Terkait
Tanah Bergerak di Tegal, Ratusan Rumah dan Fasilitas Publik Rusak
Demokrat Pilih Kawal Pemerintahan Prabowo, Tunda Sikap soal Wacana Dua Periode
Sepucuk Surat untuk Mama: Bocah 10 Tahun di Ngada Gantung Diri Diduga karena Tak Dibeli Buku
Surat Pilu untuk Ibu: Tragedi Anak Ngada yang Tak Bisa Beli Alat Tulis