"Kami mendapatkan PLN sejumlah Rp949,1 miliar," tuturnya.
Dana tersebut digunakan untuk membangun pusat kendali operasi di tingkat daerah. Saat ini, sudah ada di 34 provinsi dan 34 kabupaten/kota. Harapannya, dengan sistem yang tersebar, respons terhadap ancaman bencana bisa lebih cepat dan tepat.
Di sisi lain, BNPB juga punya instrumen lain yang disebut Dana Siap Pakai (DSP). Dana ini berbeda. Ia baru bisa dicairkan setelah status siaga atau tanggap darurat resmi ditetapkan.
Namun, DSP ternyata tidak hanya untuk penanganan darurat dan pemulihan semata. Suharyanto mengungkapkan, dana itu juga dipakai untuk membangun ketahanan daerah pascabencana. Logikanya sederhana: banyak bencana yang berulang di lokasi sama. Maka, selain memperbaiki kerusakan, penting juga menyiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan terburuk di masa depan.
"Beberapa kali kami sudah berupaya meningkatkan ketahanan daerah pasca bencana untuk menghadapi bencana di tahun berikutnya," pungkasnya.
Jadi, meski anggaran preventif terbatas, BNPB berusaha maksimal dengan berbagai skema pendanaan yang ada. Mulai dari utang luar negeri hingga dana darurat, semua dikerahkan untuk satu tujuan: meminimalisir dampak bencana di tanah air.
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya Bantah Isu Resesi, Sebut Ekonomi Indonesia Masih Kuat
JK dan Anies Hadiri Salat Id di Al Azhar, Serukan Persatuan
Prabowo: Pemulihan Pascabencana di Aceh Capai Hampir 100 Persen
Warga Berduyun-duyun ke Istana untuk Silaturahmi Idulfitri Prabowo