Target 200 Ton Hidrogen Hijau pada 2026, Pemerintah Pacu Ekosistem Baru

Pemerintah kini mendorong percepatan pembentukan ekosistem hidrogen di dalam negeri. Upaya ini dijalankan agar selaras dengan Strategi Hidrogen Nasional dan juga Rencana Hidrogen dan Amonia Nasional (RHAN). Targetnya jelas: mengejar ketertinggalan sekaligus membangun fondasi industri baru.

Menurut Eniya Listiani Dewi, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, pengembangan hidrogen punya arti yang lebih luas. Ini bukan sekadar alat untuk dekarbonisasi, lho. Lebih dari itu, hidrogen dianggap sebagai pilar transformasi ekonomi dan industrialisasi jangka panjang. Sektor-sektor seperti industri, transportasi, pembangkit listrik, dan ekspor akan sangat terbantu. Intinya, ekosistem ini diharapkan bisa memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong industrialisasi rendah karbon yang mampu bersaing di pasar global.

Eniya punya target yang konkret dan ditegaskannya dalam sebuah forum.

"Jadi menurut saya pada tahun ini, 2026, yang merupakan KPI saya, saya sebutkan bahwa hidrogen hijau (green hydrogen) harus tersedia di pasar hampir 200 ton per tahun. Kita harus mencapainya dan kita ingin menciptakan lebih banyak,"

Pernyataan itu disampaikannya di acara 4th Indonesia-Japan Hydrogen Ammonia Development Acceleration Forum di Jakarta, Selasa lalu.

Lalu, bagaimana rencana eksekusinya? Rencana implementasi akan dilakukan bertahap. Fokusnya adalah membangun kesiapan regulasi, infrastruktur, hingga merangsang permintaan pasar dan kemampuan domestik. Fleksibilitas kebijakan dan evaluasi berkala juga akan dijaga agar tidak kaku.

Eniya memaparkan bahwa proses ini akan melalui tiga fase besar.

"Implementasi dilakukan melalui tiga tahap yang terdiri dari Fase Inisiasi (2025-2034), Fase Pengembangan dan Integrasi (2035-2045), dan Fase Akselerasi serta Keberlanjutan (2045-2060),"

Di sisi lain, kolaborasi dengan pihak luar dinilai krusial. Kerja sama strategis dengan Jepang, dalam hal ini melalui JICA, diharapkan memainkan peran penting. Kolaborasi ini menggabungkan keahlian teknologi, pengalaman proyek, dan instrumen pembiayaan dari Jepang dengan potensi energi terbarukan dan skala pasar yang besar di Indonesia. Peta Jalan Kemitraan Indonesia-Jepang diharapkan bisa menjadi katalis, mendorong kolaborasi industri yang lebih kuat dengan dukungan pembiayaan publik dan mitigasi risiko di tahap awal.

Senior Representative JICA Indonesia, Akira Sato, melihat ada sinyal positif dari kebijakan pemerintah saat ini. Menurutnya, arah kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sudah cukup jelas, dengan fokus pada kemandirian energi dan pangan sambil menjaga stabilitas ekonomi.

"Arah kebijakan sudah jelas, melindungi ketahanan, merangsang investasi, dan menerjemahkan momentum tersebut menjadi pembangunan yang inklusif,"

Sejalan dengan itu, Kementerian ESDM telah merumuskan RHAN sebagai panduan menuju komersialisasi hidrogen dan amonia. Sementara itu, komitmen JICA untuk mendukung transisi energi Indonesia tetap kuat.

Akira Sato menegaskan kembali komitmen tersebut.

"JICA terus melanjutkan kerja samanya untuk mendukung transisi energi Indonesia dan pengembangan ekosistem hidrogen. Berkat kerja sama dengan Anda semua, kini kita telah berhasil merumuskan Peta Jalan Kolaborasi Indonesia-Jepang untuk Mempercepat Masyarakat Hidrogen-Amonia di Indonesia (HASI), sebuah peta jalan yang melengkapi RHAN dan menguraikan metode praktis kolaborasi antara kedua negara kita,"

Semua langkah ini menunjukkan bahwa perjalanan menuju ekosistem hidrogen yang matang memang masih panjang. Namun, setidaknya peta jalannya mulai tergambar, dengan target-target awal yang sudah dicanangkan.