Kereta Cepat Sebagai Layanan Publik: Analisis Ekonomi vs Politik

Prinsip dasar transportasi massal, khususnya kereta cepat, adalah sebagai layanan publik. Fokus utamanya bukan pada keuntungan finansial, tetapi pada keuntungan sosial yang diperoleh masyarakat.

Pernyataan ini sesuai dengan pandangan ekonomi publik yang menyatakan negara wajib menyelenggarakan layanan publik karena dua alasan utama:

• Layanan tersebut bersifat mendesak namun terlalu mahal untuk dikelola swasta
• Manfaatnya sangat besar bagi masyarakat dan lingkungan

Perbandingan Pendekatan Jepang dan China

Jepang mengambil pendekatan ekonomi dengan perhitungan yang matang dan kehati-hatian. Proposal mereka menekankan tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan (G to G) dan menawarkan opsi kereta medium speed yang lebih realistis.

Sementara China menawarkan pendekatan politik dengan skema bisnis ke bisnis (B to B), pinjaman jangka panjang 50 tahun, dan teknologi kereta yang lebih mengesankan. Namun pendekatan ini terbukti mengalami kendala dalam implementasinya.

Dampak dan Realitas Biaya

Privatisasi melalui skema B to B akhirnya membutuhkan intervensi negara, sementara proposal yang awalnya dianggap mahal justru terbukti lebih efisien dalam jangka panjang. Pelajaran penting dari proyek kereta cepat ini menunjukkan pentingnya pertimbangan ekonomi yang prudent dalam proyek infrastruktur strategis.