Kebakaran Terra Drone: Perlawanan Oligarki, Penghilangan Jejak?

Oleh Edy Mulyadi
Jurnalis Senior

9 Desember 2025. Hari itu, Indonesia seperti mendapat dua tamparan sekaligus. Tamparan pertama datang dari Kapolri Sigit. Dia menerbitkan Perkap yang membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga. Padahal, Mahkamah Konstitusi sudah melarang hal itu. Pilihannya sebenarnya cuma dua: pensiun dulu atau mundur. Tapi yang bikin gerah, Presiden Prabowo Subianto diam saja. Adem ayem. Tak ada koreksi, apalagi sanksi. Situasi ini bikin publik bertanya-tanya, siapa sih yang sebenarnya pegang kendali negeri ini?

Belum reda kegelisahan itu, tamparan kedua datang dari Cempaka Putih. Gedung Terra Drone melalap api. Dua puluh dua anak magang tewas mengenaskan. Mereka terjebak, menghirup karbon monoksida dari satu-satunya tangga darurat yang berubah jadi cerobong asap mematikan. Sang direktur utama kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kelalaian yang fatal.

Dua peristiwa ini terpisah, ya. Tapi dampaknya serupa. Seolah ada sesuatu yang lepas kendali. Bahkan lepas dari otoritas tertinggi sekalipun.

Di negeri kita, api tak pernah cuma membakar gedung. Api juga punya bakat membakar jejak. Dan kalau kita tilik sejarah, terlalu sering api muncul tepat saat jejak-jejak itu sangat dibutuhkan.

Nah, kasus Terra Drone ini bukan sekadar kebakaran ruko biasa. Ini bukan cuma soal baterai meledak atau standar K3 yang amburadul. Peristiwanya nyentuh urusan yang lebih dalam: persoalan agraria nasional. Terutama data pemetaan lahan. Di era sekarang, data semacam itu nilainya bisa melambung tinggi, jauh lebih mahal ketimbang bangunan fisiknya.

Soalnya, Terra Drone bukan usaha kecil. Mereka pegang data pemetaan presisi tinggi untuk jutaan hektare lahan sawit, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Teknologi andalannya LiDAR, pemindaian laser dari udara yang bisa menembus kanopi pohon, baca kontur tanah, sampai hitung kepadatan vegetasi. Bahkan bisa tebak umur tanaman. Berbeda dengan citra satelit biasa yang bisa diklaim sebagai bayangan awan, data LiDAR ini nyaris mustahil dibohongi.

Senjata itu Bernama Poligon

Tapi inti masalahnya bukan cuma teknologi canggihnya. Yang jadi senjata sesungguhnya adalah poligon. Istilahnya teknis, tapi dampaknya politis dan ekonomis luar biasa. Poligon itu batas lahan dalam peta digital. Garis hukum yang menentukan sah atau ilegalnya sebuah kebun.

Sekarang, negara nggak lagi pakai patokan peta kertas buram. Yang diuji adalah poligon: titik koordinat setiap sudut lahan. Luas pastinya, posisinya terhadap hutan, sungai, atau tanah adat. Coba geser garis poligon beberapa meter saja, akibatnya bisa ratusan hektare. Nilainya? Ratusan miliar rupiah. Dari situlah bisa ketahuan apakah HGU dilebihkan, kebun masuk kawasan hutan, atau ada plasma fiktif.

Makanya, dalam kejahatan agraria, poligon adalah musuh utama. Senjata pembuktian yang paling ditakuti. Hilangnya poligon sering kali jadi "keberuntungan" bagi pihak tertentu.

Kebakaran ini terjadi di waktu yang pas. Negara sedang gencar mengaudit sekitar 6,4 juta hektare sawit bermasalah. Data dibuka, batas ditelusuri. Di tengah situasi sepanas itu, pusat data salah satu pemegang informasi paling presisi malah hangus terbakar.

Kita nggak perlu buru-buru menuduh. Dalam pakem kriminal, pertanyaan pertama selalu soal motif. Lalu pertanyaan sederhana: siapa yang diuntungkan?

Bagi perusahaan sawit yang lahannya tumpang tindih dengan hutan, audit jadi kabur kalau data presisinya lenyap. Bagi mafia tanah di proyek strategis, jejak transaksi makin sulit dibuktikan. Bagi spekulan, batas bisa digambar ulang dengan alasan data lama tidak akurat. Hilangnya data mengubah segalanya, terutama posisi tawar di meja hukum.

Ironisnya, korban terbesar justru manusia biasa, para karyawan. Sementara bagi korporasi, bangunan bisa dibangun ulang. Server bisa dipulihkan. Yang nggak tergantikan itu arsip lokal: hard drive cadangan, log penerbangan drone, catatan manual perubahan koordinat. Itu semua adalah bukti primer yang paling dibutuhkan untuk membongkar manipulasi lahan.

Modus yang Selalu Jitu: Api

Di sinilah publik harus waspada. Sejarah Indonesia mencatat, kebakaran sering jadi metode penghilangan jejak yang ampuh. Kita masih ingat kebakaran Gedung Bank Indonesia di awal 2000-an, saat skandal BLBI sedang dikuliti. Lalu ada kebakaran Gedung Kejaksaan Agung pada 2020, yang konon penyebabnya cuma puntung rokok. Saat itu, Kejagung sedang menangani kasus korupsi besar. Jauh sebelumnya, arsip pertanahan dan kantor pemda berulang kali terbakar tepat ketika sengketa tanah memanas.

Apakah ini semua kebetulan? Disengaja? Nggak usah buru-buru disimpulkan. Tapi polanya konsisten. Ketika bukti sangat dibutuhkan, api datang. Membakar habis. Setelah itu, kita diminta percaya bahwa semuanya adalah kecelakaan.

Masih banyak pertanyaan yang mesti dijawab. Kenapa fasilitas sepenting itu ada di ruko padat tanpa sistem keselamatan memadai? Kenapa nggak ada transparansi soal data apa saja yang hilang? Dan yang bikin penasaran, kenapa banyak klien besar justru memilih bungkam?

Kebakaran Terra Drone bukan cuma tragedi kemanusiaan. Bisa jadi ini adalah bagian dari perang data yang tak kasat mata. Di dunia modern, siapa kuasai peta, dia kuasai lahan. Siapa kuasai lahan, pegang kendali ekonomi. Dan siapa kuasai ekonomi, bisa pengaruhi kebijakan. Relasi ini di Indonesia terlihat begitu telanjang.

Api di Cempaka Putih memang sudah padam. Duka masih menyelimuti keluarga korban. Nyawa tak bisa kembali. Tapi sejarah mengajarkan satu hal yang pahit: dalam banyak kasus besar, api bukan akhir cerita. Ia justru sering menjadi awal dari lenyapnya jejak kejahatan. []

Jakarta, 14 Desember 2025