Hakam Naja, Ekonom INDEF
Idul Fitri tahun ini terasa berbeda. Nuansa sukacita bertemu keluarga sedikit dikabuti oleh berita-berita dari Timur Tengah. Perang antara Iran melawan Israel dan AS masih berkecamuk, dan dampaknya langsung terasa: Selat Hormuz ditutup. Padahal, sebentar lagi kita semua akan menyambut Lebaran 1447 Hijriah.
Arus mudik diprediksi tetap besar, tapi angkanya turun. Kementerian Perhubungan menyebutkan sekitar 146,48 juta orang akan pulang kampung. Itu setara dengan lebih dari separuh penduduk Indonesia. Namun, angka itu ternyata lebih rendah 1,75% dari hasil survei sebelumnya, dan bahkan merosot 6,55% dibanding realitas mudik tahun lalu. Ada apa?
Jawabannya, menurut sejumlah analis, terletak pada kondisi ekonomi. Daya beli masyarakat lagi melemah. Situasi politik global pun penuh ketidakpastian. Faktor-faktor inilah yang diduga menjadi penyebab utama penurunan minat mudik, selain tentu saja alasan sosial-ekonomi lain yang lebih personal.
Kondisi sosial ekonomi itu tercermin nyata dari data inflasi. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi bulan Februari 2026 naik 0,68%. Padahal bulan sebelumnya, Januari, kita justru mengalami deflasi sebesar 0,15%. Lonjakan ini jelas terasa di kantong.
p>Belum lagi soal nilai tukar. Rupiah kini ada di posisi Rp17.000 per dolar AS. Posisi ini lebih tinggi dari asumsi pemerintah dalam APBN 2026 yang cuma Rp16.500. Kalau rupiah terus melemah, harga barang-barang impor mulai dari makanan sampai minyak dan gas bisa ikut melonjak. Imbasnya ke harga-harga di dalam negeri.Pemerintah sudah berjanji harga BBM tak akan naik sampai Lebaran. Persediaan juga diklaim aman. Tapi, pertanyaan besarnya justru muncul setelah hari raya. Akankah harga bertahan, atau justru melesat? Soalnya, subsidi energi di APBN 2026 untuk listrik, elpiji, dan BBM sudah menelan anggaran Rp210,06 triliun. Jika harga minyak dunia terus meroket, tekanan untuk menambah subsidi akan semakin besar.
Dan harga minyak dunia memang sedang tinggi-tingginya. Harga minyak mentah Brent, acuan Indonesian Crude Price, sempat menyentuh level 119,5 dolar AS per barel. Bandingkan dengan asumsi APBN yang cuma di level 70 dolar AS. Selisihnya jauh sekali.
Dampak perang ini, sayangnya, kemungkinan akan berlangsung lama. Jalan damai belum kelihatan. Artinya, situasi yang serba tidak pasti ini harus kita hadapi bahkan setelah Lebaran usai. Pemerintah perlu antisipasi dengan sangat cermat.
Pasca Lebaran, isu ketahanan pangan bakal jadi sorotan utama. Penutupan Selat Hormuz ini berbahaya karena lokasinya dikelilingi negara-negara pengekspor pupuk nitrogen utama, seperti Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Pupuk jenis ini, yang bahan bakunya gas alam, vital untuk tanaman pangan yang menyuplai hampir separuh kebutuhan pangan global.
Kalau krisis di Timur Tengah berlarut, kenaikan harga pangan dunia hampir pasti terjadi. Pemerintah harus punya langkah mitigasi yang konkret agar program ketahanan pangan nasional tidak terganggu. Apalagi, beberapa komoditas kunci seperti gandum, kedelai, dan gula masih sangat bergantung pada impor.
Sebenarnya, kondisi fiskal kita sebelum perang saja sudah berat. Defisit anggaran diperkirakan melebar dan mendekati batas aman 3%. Rating fiskal juga menunjukkan tanda-tanda tekanan. Karena itu, pemerintah sama sekali tak boleh main-main dalam mengelola keuangan negara.
Pilihan yang ada mungkin tidak banyak. Efisiensi APBN harus jadi prioritas. Anggaran perlu difokuskan pada program yang langsung menyentuh pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, pemborosan dan kebocoran anggaran harus dipangkas habis. Kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang tidak mendesak perlu dikurangi drastis. Konsep work from anywhere di lingkungan pemerintah juga harus lebih dioptimalkan, bukan sekadar wacana.
Langkah yang lebih berani juga bisa dipertimbangkan. Misalnya, pemotongan gaji dan tunjangan para pejabat tinggi negara. Ini bisa menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam berhemat. Akan lebih powerful lagi jika langkah ini dimulai dari atas: presiden, wakil presiden, anggota DPR dan DPD, para menteri, hingga pejabat eselon I dan II.
Kebijakan semacam ini bukan cuma soal menghemat anggaran. Lebih dari itu, ini bisa membangkitkan semangat solidaritas nasional. Di tengah ketidakpastian global yang mencekam, gotong royong antara pemerintah dan rakyat adalah kekuatan yang kita butuhkan.
Artikel Terkait
Menaker Terbitkan Aturan Baru, Hanya Enam Bidang Pekerjaan yang Boleh Gunakan Sistem Outsourcing
Kementerian Perdagangan Siap Sesuaikan HET Minyakita, Harga di Pasaran Tembus Rp19.000 per Liter
Penataan Jalan HR Rasuna Said Dikebut, Ditargetkan Rampung Sebelum HUT Jakarta 2026
Konflik Timur Tengah Ancam Investasi Raksasa AI Senilai Rp10.800 Triliun