Pemerintah Klaim Fondasi Ekonomi Kuat Hadapi Gejolak Timur Tengah

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah masih terus memanas. Amerika Serikat, Israel, dan Iran masih berhadapan, dan gelombang kejutnya terasa hingga ke seluruh dunia. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah kita mengaku tetap waspada, tapi sekaligus percaya diri.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara blak-blan. Menurutnya, fundamental ekonomi kita masih kokoh. "Walau situasi perang itu sudah berjalan lebih dari dua minggu," ujarnya dalam sebuah diskusi dengan wartawan ekonomi di Jakarta, Senin (16/03/2026).

"Kalau kita lihat transmisinya ke Indonesia, ya lewat harga minyak, harga gas, dan komoditas lain. Tapi, walaupun dalam situasi krisis perang, secara makro kita tetap kuat dan solid," tegas Airlangga.

Optimisme itu punya dasar. Coba lihat angka-angkanya. Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB masih dominan, di kisaran 54 persen. Indikator pengeluaran masyarakat juga sehat. Cadangan devisa kita pun masih tebal, sekitar USD151,9 miliar. Angka itu cukup untuk membiayai impor negara selama kurang lebih setengah tahun. Sektor manufaktur juga cerah, masih di zona ekspansif.

Di sisi lain, ada kabar baik dari sawah. Produksi beras nasional melonjak lebih dari 13 persen dibanding tahun lalu. Ini tentu jadi penyeimbang di tengah gejolak harga pangan global.

Yang menarik, Indonesia punya semacam "penangkal" alami. Kenaikan harga komoditas ekspor andalan kita seperti batu bara, nikel, dan tembaga yang nilainya mencapai USD47 miliar, mampu menutupi defisit di sektor minyak dan gas. Jadi, ada mekanisme natural hedging yang bekerja.

Namun begitu, pemerintah tak hanya mengandalkan itu. APBN difungsikan sebagai peredam kejut atau shock absorber. Caranya? Melalui subsidi energi, bantuan pangan senilai hampir Rp12 triliun, dan penyaluran THR. Langkah-langkah ini diharapkan bisa melindungi daya beli masyarakat kecil.

Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah memberi arahan strategis untuk jangka panjang. Poin-poinnya jelas: percepat ketersediaan energi dalam negeri, tingkatkan efisiensi BBM, pertimbangkan perluasan kebijakan kerja dari rumah (WFH), dan yang tak kalah penting, jaga disiplin fiskal. Targetnya, defisit anggaran harus tetap di bawah 3 persen PDB.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia tak tinggal diam. Intervensi di pasar valas terus dilakukan. Mereka juga mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi dagang dengan mitra seperti China dan Jepang. Upaya ini ternyata membuahkan hasil. Volume transaksi dengan mekanisme LCS melonjak dua kali lipat menjadi USD25,66 miliar pada tahun 2025.

Selain isu Timur Tengah, ada satu lagi tantangan dari arah lain: investigasi Section 301 dari Amerika Serikat. Pemerintah menyatakan siap menghadapinya. Caranya dengan dialog konstruktif yang melibatkan asosiasi industri dan pelaku usaha langsung. Mereka ingin menunjukkan bahwa perdagangan Indonesia berjalan fair.

Intinya, dalam situasi global yang serba tak pasti ini, komitmen pemerintah adalah terus mengevaluasi kebijakan secara dinamis. Tujuannya satu: menjaga stabilitas rupiah dan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap di jalur yang positif. Jalan mungkin berliku, tapi klaim mereka tetap: fondasinya kuat.