Prabowo Buka Suara Soal Status Darurat Bencana

Jakarta, Senin (15/12/2025)

Desakan untuk menetapkan status darurat bencana nasional untuk wilayah Sumatera akhirnya dijawab Presiden Prabowo Subianto. Intinya? Pemerintah menilai situasi masih bisa dikendalikan.

Penegasan itu ia sampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Prabowo secara khusus menyinggung suara-suara yang mendesak penetapan status bencana nasional. Menurutnya, meski Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak, kondisi di lapangan masih dalam kendali penuh pemerintah.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional,” ujarnya.

Namun begitu, Prabowo menekankan bahwa respons pemerintah sudah maksimal. “Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya,” tambahnya.

Di sisi lain, ia memastikan bahwa upaya tak berhenti di penanganan darurat. Pemerintah kini mulai beralih ke fase pemulihan jangka panjang. Rencana pembentukan satuan tugas khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pun sudah digodok.

“Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau Satgas, rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelas Prabowo.

Ia bahkan menyebut, pembangunan hunian sementara dan permanen akan segera dimulai. Bahkan, targetnya ambisius. “Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah.”

Soal lahan, Prabowo ingin semua berjalan cepat tanpa hambatan birokrasi. “Pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua,” tegasnya.

Lalu, bagaimana dengan pembiayaannya? Prabowo tampak yakin. Menurutnya, APBN sudah siap menanggung beban pemulihan ini. Alasannya sederhana: ada uang yang tersedia berkat efisiensi anggaran yang dilakukan sejak awal pemerintahannya.

“Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada,” ucapnya. “Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun.”

Jadi, meski status darurat nasional belum dinyatakan, pemerintah memastikan semua lini penanganan hingga pemulihan telah bergerak. Waktulah yang akan membuktikan klaim “terkendali” ini di lapangan.