Uji Publik Rancangan Peraturan JF Bidang Hukum Kemenkum NTB 2025

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat (Kemenkumham NTB) mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional Bidang Hukum yang digelar secara daring pada 3-4 November 2025.

Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Mutu Pelayanan Hukum

Kegiatan ini bertujuan memperkuat profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Uji publik diikuti berbagai pejabat fungsional bidang hukum, termasuk Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Pemeriksa Desain Industri, dan Kurator Keperdataan.

Penyatuan Regulasi Jabatan Fungsional Hukum

Kementerian Hukum dan HAM berupaya menyempurnakan rancangan regulasi JF bidang hukum agar lebih adaptif dengan perkembangan kebijakan reformasi birokrasi. Penyatuan berbagai peraturan yang sebelumnya terpisah bertujuan membentuk sistem pembinaan yang lebih sederhana, transparan, dan berorientasi pada kinerja.

Manfaat Sistem Baru Jabatan Fungsional Hukum

Kepala Biro SDM Kementerian Hukum, MURIANETWORK.COM Sulaeman Taman, menyampaikan bahwa penyelarasan delapan jabatan fungsional hukum dalam satu regulasi akan memberikan manfaat besar bagi ASN dan publik. Sistem penilaian berbasis ekspektasi dan peningkatan mobilitas antar rumpun jabatan diharapkan membuat ASN lebih profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan hukum masyarakat.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berbagai jabatan fungsional akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan tugas dan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Kemenkumham, tetapi juga menjamin pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan berintegritas dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, penyelesaian perkara perdata, maupun penyusunan regulasi daerah.

Dukungan Implementasi di NTB

Kakanwil Kemenkumham NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut. "Penyatuan regulasi jabatan fungsional bidang hukum ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berdampak. Kami di NTB siap mendukung dan mengimplementasikan regulasi ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan hingga ke daerah," ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi forum penting bagi pejabat fungsional di daerah untuk memberikan masukan terkait kebutuhan lapangan, khususnya dalam konteks pemerataan tenaga ahli hukum di wilayah Indonesia bagian timur seperti Nusa Tenggara Barat.