Program Makan Bergizi Gratis DPR RI & BGN Cetak Generasi Sehat di Grobogan
DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus menggalakkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya strategis mencetak generasi sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045.
Sosialisasi MBG di Ponpes Grobogan
Sosialisasi program ini digelar di Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah, Desa Tambakselo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Acara tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi BGN Gunalan, serta Pimpinan Ponpes Miftahus Sa'adah Muh. Nurcholis.
Komitmen DPR RI untuk Program MBG
Edy Wuryanto menegaskan bahwa Program MBG bukan sekadar makan gratis, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. "Anak-anak dengan gizi seimbang akan tumbuh cerdas dan berdaya saing," ujarnya. DPR RI melalui Komisi IX berkomitmen penuh untuk mengawal program ini agar berjalan transparan dan tepat sasaran hingga ke daerah pelosok.
Dampak Positif MBG di Grobogan
Gunalan dari BGN mengungkapkan bahwa di Kabupaten Grobogan, Program MBG telah berjalan dengan baik melalui puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjangkau ribuan penerima manfaat. Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan petani dan produsen daerah.
Dukungan dari Pesantren dan Masyarakat
Muh. Nurcholis, Pimpinan Ponpes Miftahus Sa'adah, menyambut baik program ini. Menurutnya, MBG sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari ibadah. Dia mengajak masyarakat Grobogan dan lembaga pendidikan lainnya untuk mendukung keberlanjutan program ini.
Kolaborasi antara DPR RI, BGN, pesantren, dan masyarakat diharapkan dapat menjadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai tonggak penting dalam mencetak generasi emas Indonesia yang sehat, berkarakter, dan siap bersaing di masa depan.
Artikel Terkait
Menko AHY Sebut Alih Fungsi Lahan dan Sampah Jadi Pemicu Utama Banjir Jabodetabek
Wamenkeu: Subsidi BBM Dijaga Demi Stabilitas Inflasi dan Daya Beli Masyarakat
Gubernur DKI Setujui Pembangunan PLTSa di Bantargebang untuk Tekan Emisi Metana
Defisit APBN Tercatat Rp240,1 Triliun per Maret 2026, Pemerintah Klaim Masih Terkendali