Menko AHY Sebut Alih Fungsi Lahan dan Sampah Jadi Pemicu Utama Banjir Jabodetabek

Penyalahgunaan lahan dan kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi dua faktor utama yang memicu banjir di wilayah perkotaan, khususnya Jabodetabek. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat meninjau Inlet Sodetan Kali Ciliwung di Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (7/5/2026). Menurutnya, banyak daerah resapan air yang beralih fungsi akibat tata ruang wilayah yang tidak dipatuhi dengan baik.

“Penyalahgunaan lahan, rencana tata ruang wilayah yang tidak dipedomani dengan baik, inilah yang mengakibatkan daerah resapan air menjadi berkurang drastis dan ketika terjadi cuaca atau hujan ekstrem itu menyebabkan air luber dan menggenang dan banjir, yang itu mengakibatkan bencana bagi masyarakat yang ada di sekitar daerah aliran sungai,” ujarnya.

AHY menjelaskan, persoalan banjir harus ditangani secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Selain ancaman kiriman air dari wilayah atas, kawasan pesisir juga menghadapi tekanan akibat kenaikan permukaan air laut yang dipicu pemanasan global. “Sering kali masyarakat di sekitar Jabodetabek mendapatkan dua tekanan, atas apa yang terjadi di hulu tapi juga apa yang terjadi di hilir. Inilah yang kemudian beberapa saat yang lalu kami juga membicarakan bagaimana membangun perlindungan pantai di Pantura,” katanya.

Sementara itu, pemerintah menyiapkan berbagai solusi infrastruktur untuk mengatasi persoalan tersebut. AHY menyebut pembangunan bendungan, termasuk bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi, serta normalisasi sungai menjadi langkah penting dalam pengendalian banjir. Menurutnya, kapasitas sungai juga perlu ditingkatkan agar mampu menampung debit air lebih besar. Saat ini kapasitas aliran yang ada dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal.

“Kita pastikan sungainya terus dilakukan normalisasi jangan sampai terjadi pendangkalan. Lebarnya pun harus ditambah agar bisa mengakomodasi paling tidak lima ratus tujuh puluh meter kubik per detik dari kondisi existing hari ini hanya sekitar dua ratus meter kubik per detik. Ini perlu penanganan infrastruktur,” katanya.

Di sisi lain, AHY menambahkan, penanganan banjir membutuhkan kolaborasi lintas pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Ia menilai pembangunan infrastruktur tidak akan efektif tanpa adanya kesadaran publik untuk menjaga kebersihan sungai. “Pada akhirnya di atas segalanya, seberapa pun pemerintah hadir dengan infrastruktur, tapi tidak mungkin ini bisa langgeng, tidak mungkin ini bisa berkelanjutan jika belum terbangun kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di kali, di sungai,” ucap AHY.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat edukasi dan penegakan aturan terkait pengelolaan sampah demi mencegah masalah banjir terus berulang. “Karena kalau dibiarkan, ada yang membuang sampah dibiarkan, ya hari ini sampah hanya satu bongkah, lama-lama menggunung. Dan perlu effort yang luar biasa untuk bisa mengembalikan kepada kondisi awal,” katanya.