Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mencapai Rp240,1 triliun per 31 Maret 2026, atau setara dengan 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini dinilai masih berada dalam koridor yang direncanakan pemerintah dan menjadi bagian dari strategi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menyatakan bahwa defisit tersebut memang sengaja dirancang sejak awal. Menurutnya, intervensi melalui belanja pemerintah yang lebih awal diharapkan mampu mengakselerasi perekonomian nasional. “Kita tahu di triwulan satu, konsumsi pemerintah tumbuh cukup tinggi, 21,81 persen, sehingga defisitnya 0,93 persen. Ini memang by design. Pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi itu bukan di akhir tahun,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat yang digelar secara daring, Kamis (7/5/2026).
Pemerintah, lanjut Juda, menargetkan perekonomian bisa terkerek sejak awal kuartal. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong realisasi belanja lebih cepat dibandingkan pola tahun-tahun sebelumnya. “Kalau pola-pola biasanya, itu belanja baru meningkat di triwulan empat. Nah, sekarang ini mulai triwulan satu juga sudah mulai kita dorong,” kata dia.
Di sisi lain, optimisme tetap dijaga bahwa defisit APBN tidak akan menembus angka 3 persen hingga akhir tahun 2026. Batas tersebut merupakan ambang ketahanan fiskal yang diamanatkan undang-undang. Juda menegaskan bahwa pemerintah tengah memproses sejumlah langkah untuk menekan defisit tanpa mengganggu postur APBN secara signifikan. “Dari sisi pembiayaan defisitnya, kami juga masih on track, masih terjaga dengan baik. Pembiayaan utangnya sudah mencapai 31,1 persen. Defisit fiskal bisa kita jaga di bawah 3 persen,” jelasnya.
Defisit APBN sendiri terjadi karena total pendapatan negara lebih rendah dibandingkan total belanja negara. Berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pendapatan negara hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp574,9 triliun, atau 18,2 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp3.153 triliun. Realisasi ini tumbuh 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp815 triliun, atau 21,2 persen dari target belanja tahun 2026 yang mencapai Rp3.842 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan 31,4 persen dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama tahun lalu. Kombinasi antara pendapatan yang tumbuh lebih lambat dan belanja yang meningkat tajam inilah yang mendorong terjadinya defisit pada kuartal pertama tahun ini.
Artikel Terkait
Wamenkeu: Subsidi BBM Dijaga Demi Stabilitas Inflasi dan Daya Beli Masyarakat
Gubernur DKI Setujui Pembangunan PLTSa di Bantargebang untuk Tekan Emisi Metana
Uni Eropa Longgarkan Aturan AI demi Daya Saing, Tetap Pertahankan Regulasi Paling Ketat di Dunia
Ratusan Buruh KSPI dan Partai Buruh Demo di Depan Kemnaker, Tuntut Pencabutan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026