Kehebohan ini mencuat di tengah-tengah polemik terkait Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang belum selesai, memunculkan pertanyaan tentang privasi dan integritas digital seorang pejabat pemerintahan.(*)
Sumber: jawapos
Kehebohan ini mencuat di tengah-tengah polemik terkait Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang belum selesai, memunculkan pertanyaan tentang privasi dan integritas digital seorang pejabat pemerintahan.(*)
Sumber: jawapos
Artikel Terkait
5th GPR Forum & Award 2025: Strategi Membangun Digital Trust di Sektor Pemerintahan
Pelatihan Olah Rosella Mantanbuta oleh Universitas Trisakti untuk Pemberdayaan Lansia
Kemenkum HAM Resmikan 1.571 Pos Bantuan Hukum di Kalteng: Perluasan Akses Keadilan
Batas Akhir Pendaftaran Ulang Kios SFK Lenteng Agung 10 November 2025, Segera Daftar!