Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2026, 88 Kabupaten/Kota Jadi Prioritas

Pemerintah menetapkan target ambisius untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia hingga mencapai nol persen pada tahun 2026. Target ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, setelah mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Dalam upaya mencapai target tersebut, pemerintah telah memetakan sebanyak 88 kabupaten dan kota yang akan menjadi prioritas utama dalam program pengentasan kemiskinan. Daerah-daerah itu, menurut Muhaimin, akan menjadi konsentrasi kerja seluruh kementerian dan lembaga terkait agar sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem dapat terwujud tepat waktu.

“Dalam hal ini ada 88 kabupaten/kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan supaya kabupaten/kota ini segera menjadi konsentrasi kementerian dan lembaga agar kemiskinan ekstrem 0 persen 2026 bisa terwujud. Kita optimistis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 0 persen. Kemiskinan 5 persen di 2029,” ujar Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, di lingkungan Istana Kepresidenan.

Selain target jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan peta jalan penurunan kemiskinan secara bertahap. Muhaimin memaparkan bahwa angka kemiskinan nasional pada 2024 tercatat sebesar 8,57 persen dan berhasil ditekan menjadi 8,25 persen pada 2025. Pada tahun 2026, angka tersebut ditargetkan turun lebih lanjut ke level 7,36 persen.

Sementara itu, untuk kategori kemiskinan ekstrem, realisasi pada 2025 berada di angka 0,78 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut bisa ditekan menjadi maksimal 0,38 persen pada tahun ini, sebelum akhirnya mencapai nol persen pada penghujung 2026.

“Target kemiskinan ekstrem 0,99 persen dan tahun ini maksimal 0,38 atau akhir tahun 0 persen kemiskinan ekstrem. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka 0,78 persen,” jelas dia.

Di sisi lain, Muhaimin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo tengah menyiapkan sejumlah kebijakan khusus untuk mempercepat proses penurunan angka kemiskinan. Namun, ia enggan membeberkan detail kebijakan tersebut seraya menyatakan bahwa pengumuman resmi akan dilakukan langsung oleh kepala negara.

“Beberapa kebijakan khusus Presiden sendiri nanti yang akan umumkan,” kata Cak Imin menutup pernyataannya.