Kemdiktisaintek Tegaskan Penutupan Program Studi Hanya Opsi Terakhir, Bukan Langkah Utama

JAKARTA Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk menutup program studi yang dinilai tak lagi relevan dengan industri mulai menuai sorotan. Tapi, apa sebenarnya yang jadi patokan? Menurut Plt Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, penutupan prodi tidak akan dilakukan sembarangan. Semuanya harus lewat kajian yang matang, terukur, dan komprehensif. Namun begitu, ia menegaskan bahwa langkah ini adalah opsi paling akhir. “Kemdiktisaintek menegaskan bahwa penutupan program studi bukanlah pilihan utama,” ujar Badri dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026). Ia lalu membeberkan sejumlah kriteria yang bakal dipakai. Evaluasi akan menyasar kurikulum berbasis kompetensi, metode pembelajaran berbasis proyek, hingga program lintas disiplin. Ada juga skema major-minor, kolaborasi riset, dan tentu saja seberapa jauh kompetensi lulusan bisa mengikuti kebutuhan masa depan. “Penutupan hanya menjadi opsi terakhir apabila suatu program studi berdasarkan evaluasi menyeluruh tidak lagi memenuhi standar mutu, tidak memiliki keberlanjutan akademik yang memadai, dan tidak dapat lagi dikembangkan melalui langkah-langkah pembinaan atau transformasi,” tegasnya. Di sisi lain, pemerintah juga tidak ingin terkesan membuang bidang keilmuan tertentu begitu saja. Ilmu dasar, sosial, humaniora, pendidikan, dan bidang non-terapan lainnya tetap dianggap penting dalam arsitektur talenta nasional. Badri menambahkan, pendidikan tinggi tidak dipandang semata-mata sebagai pabrik tenaga kerja. Lebih dari itu, universitas adalah pusat pengembangan ilmu, inovasi, kebudayaan, kepemimpinan, dan solusi bagi masyarakat. Nah, untuk mewujudkan semua itu, Kemdiktisaintek mengajak semua pihak perguruan tinggi, asosiasi profesi, dunia usaha, pemerintah daerah, hingga masyarakat akademik untuk bergotong royong. Tujuannya jelas: memperkuat mutu dan relevansi pendidikan tinggi Indonesia. “Dengan pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, penataan program studi diharapkan menjadi jalan untuk memastikan bonus demografi benar-benar menjadi lompatan kemajuan menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Badri.