PDIP Khawatirkan Munculnya Tuntutan Reformasi Jilid II Akibat Revisi UU Polri

Kekhawatiran akan munculnya tuntutan reformasi jilid II mengemuka di tengah polemik revisi Undang-Undang Polri yang membuka kembali celah bagi anggota kepolisian untuk menduduki jabatan sipil. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai langkah ini berpotensi menggerus semangat reformasi yang telah menjadi fondasi penataan institusi negara pasca-Orde Baru.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa Indonesia memiliki pengalaman kelam ketika aparat negara menjelma menjadi alat kekuasaan yang menjalankan praktik otoriter. Oleh karena itu, menurut dia, semangat reformasi harus dijaga dan tidak boleh mengalami kemunduran sedikit pun.

"Seharusnya hal-hal terkait dengan semangat reformasi itulah yang kita pegang teguh. Tidak boleh ada perluasan-perluasan fungsi di luar tupoksi utamanya yang telah dirumuskan dalam reformasi," ujar Hasto kepada wartawan, Kamis (11/6/2026).

Di sisi lain, Hasto mendesak pemerintah untuk lebih peka terhadap suara kelompok masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai reformasi. Ia khawatir pengabaian terhadap aspirasi tersebut justru akan memicu gelombang protes yang lebih besar.

"Kami khawatir kalau hal tersebut dilakukan akan muncul suara-suara kritis untuk menggaungkan kembali pentingnya reformasi jilid kedua. Ini yang tidak kita inginkan," tambahnya.

Menurut Hasto, bangsa Indonesia telah belajar dari pengalaman pemerintahan yang otoriter, yang dinilainya pernah memicu krisis di berbagai sektor kehidupan. Ia berharap setiap institusi negara tetap fokus menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan tanpa perlu diperluas secara berlebihan.

"Ini yang seharusnya kita tempatkan sebagai kesadaran bersama sebagai bangsa yang belajar dari sejarah dan menuju masa depan dengan lebih baik karena kita tidak ingin mengulangi masa lalu yang kurang baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita," tutup Hasto.