Presiden Prabowo Apresiasi Langkah Tegas Usut Korupsi Program Makanan Bergizi Gratis, Moratorium Dapur Baru Diterapkan

Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengusut dugaan korupsi tata kelola program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Founder Mari Kita Bahas, Ahmad Alimuddin, menilai sikap tegas kepala negara tersebut sebagai respons nyata terhadap kritik yang berkembang di masyarakat.

"Kita perlu mengapresiasi langkah presiden sudah berusaha untuk mengungkap berbagai kasus yang terjadi di MBG, di BGN," ujar Alimuddin dalam program Interupsi bertajuk 'Korupsi Dana Gizi, Ancaman bagi Generasi' yang tayang di iNews, Kamis (11/6/2026).

Menurut Alimuddin, langkah ini menjadi bukti konkret bahwa pemerintah berkomitmen penuh membenahi program prioritas tersebut. Ia menambahkan bahwa tindakan presiden beserta jajarannya menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan keluhan masyarakat.

"Ini langkah konkret yang luar biasa karena pada akhirnya presiden dan juga jajaran, dan pihak-pihak terkait mau memperbaiki dan mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah netizen dan keluh kesah masyarakat," tambahnya.

Tidak hanya berhenti pada pengusutan kasus hukum, Prabowo juga mengambil langkah strategis lainnya. Salah satunya adalah penghentian sementara atau moratorium pembangunan dapur baru serta penajaman target penerima manfaat agar lebih tepat sasaran.

"Terus yang kedua juga, Presiden enggak hanya berhenti pada bagaimana kemudian mengungkap kasus itu, tapi kemudian Presiden juga akan melakukan moratorium dapur baru. Terus kemudian ada refocusing penerima manfaat yang misalnya sebelumnya penerima manfaatnya dia adalah orang yang mampu, maka sekarang akan lebih dispesifikkan lagi," jelas Alimuddin.

Pembenahan internal juga menyasar pada aspek operasional dapur-dapur yang sudah berjalan. Alimuddin mengungkapkan bahwa persoalan kelayakan fasilitas dan legalitas telah menjadi perhatian sejak tahun lalu.

"Terus kemudian terkait juga dengan pembenahan dapur yang sudah ada. Karena sebenarnya ini sudah dari tahun lalu juga sudah digalakkan bahwa dapur-dapur ini ada yang sanitasinya bermasalah, ada yang sertifikat halalnya enggak ada, ada banyaklah masalah-masalahnya, dan itu harus lebih ditingkatkan lagi," kata Alimuddin.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menempatkan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) sebagai prioritas utama dalam pendistribusian program ini. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat di wilayah tersebut menjadi alasan utama perlunya prioritas khusus.

"Terus kemudian fokus utama lagi adalah soal daerah 3T. Karena daerah 3T ini mau tak mau, suka tak suka adalah mereka yang sangat membutuhkan. Apalagi mereka yang secara ekonomi justru lebih banyak kelas menengah ke bawah," tuturnya.

Alimuddin juga menyoroti adanya pergeseran fokus pemerintah dari yang semula mengejar kuantitas target capaian, kini beralih ke arah peningkatan kualitas mutu makanan. Ia mengingatkan agar para mitra penyedia tidak sekadar mencari keuntungan semata.

"Terakhir adalah terkait dengan pergeseran dari kuantitas ke kualitas. Kalau sebelumnya kan ngejar kuantitas, banyaknya penerima, maka sekarang lebih banyak ke kualitasnya. Bagaimana caranya agar kualitas ini, seperti tadi yang dipermasalahkan, itu benar-benar bisa diselesaikan," katanya.

"Jangan sampai mitra-mitra MBG, mitra-mitra SPPG ini lebih fokus bagaimana caranya cuan, bukan fokus bagaimana menjadi mitra yang bisa memberikan gizi yang cukup kepada anak-anak kita, sehingga stunting dan ketidakfokusan belajar itu, yang jadi masalah itu, bisa diatasi dengan benar-benar," pungkas Alimuddin.