Pemerintah Gelontorkan Rp1,7 Triliun untuk Revitalisasi Tebu dan Perketat Impor Gula

Pemerintah akhirnya ambil ancang-ancang. Tata kelola gula nasional, yang selama ini carut-marut dari hulu ke hilir, kini dapat perhatian serius. Bukan cuma soal produktivitas yang rendah, tapi juga persoalan distribusi dan tata niaga yang dinilai tidak sehat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut ada tiga strategi utama yang bakal dijalankan. Mulai dari program bongkar ratun, pengendalian impor lewat kebijakan Lartas, sampai revitalisasi industri gula secara besar-besaran. Langkah ini dia sampaikan usai mengikuti rapat dengan Komisi VI DPR, Rabu lalu, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus melindungi petani tebu dalam negeri.

Di sisi hulu, masalahnya mendasar sekali. Tanaman tebu kita kebanyakan sudah tua dan tidak produktif lagi. Evaluasi nasional menunjukkan fakta yang cukup memprihatinkan.

Bayangkan, dari total sekitar 500 ribu hektare lahan tebu nasional, lebih dari 300 ribu hektare-nya adalah tanaman lama. Itu jadi penghambat utama peningkatan produksi.

Sebagai bentuk keberpihakan, pemerintah memberikan subsidi untuk program itu. Targetnya 100 ribu hektare per tahun, dan diharapkan selesai dalam tiga tahun ke depan.

Namun begitu, pembenahan tak cuma di hulu. Di hilir, ada anomali yang bikin geleng-geleng. Di tengah kebutuhan impor, gula lokal justru nggak laku. Molase pun ikut terpuruk.

Dampaknya langsung terasa. BUMN sektor gula seperti PTPN pun terpukul, bahkan disebutkan merugi ratusan miliar rupiah. Menurut Amran, ini terjadi karena ada rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi.