"Kita sudah mencoba mencari-cari peluang-peluang, kemungkinan-kemungkinan dari mana sumbernya," jelasnya.
Namun begitu, keputusan finalnya masih menunggu pembahasan dalam rapat kabinet. Gus Irfan memastikan, setelah rapat itulah sumber pendanaan akan dipastikan. Menurutnya, ada beberapa opsi yang bisa digali.
Sumber dananya bisa berasal dari dana haji yang dikelola BPKH, atau mungkin juga dari APBN. "Bisa berbagai kemungkinan," katanya singkat.
Intinya, pesan dari atas sudah jelas. Apapun yang terjadi, instruksinya satu: jangan sampai memberatkan calon jamaah. "Yang jelas Presiden minta tidak dibebankan kepada jamaah. Gitu saja," pungkas Gus Irfan menutup pembicaraan.
Artikel Terkait
Pemerintah Fokuskan Distribusi Motor Listrik untuk Dukung Program Gizi di Daerah Terpencil
Pemerintah dan Arab Saudi Pastikan Haji 2026 Aman dan Biaya Turun Rp2 Juta
Pemerintah Alokasikan Rp1,77 Triliun APBN untuk Tanggung Kenaikan Biaya Haji Akibat Lonjakan Avtur
Presiden Prabowo Tegaskan Kunjungan Luar Negeri untuk Jamin Pasokan Minyak