Jakarta - Konflik di Timur Tengah memang memicu kekhawatiran. Salah satunya, potensi lonjakan biaya haji untuk tahun 2026. Tapi tenang, pemerintah sudah angkat bicara. Mereka berjanji tak akan membebankan tambahan biaya itu ke pundak para jamaah. Itu pesan langsung dari Presiden.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, mengungkapkan hal itu saat berbincang di sekitar Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu lalu.
"Memang permintaan Presiden apa pun yang terjadi," ujarnya.
Gus Irfan menegaskan, jika nantinya ada penyesuaian harga terutama terkait biaya penerbangan yang rentan terdampak konflik maka pemerintah akan berupaya maksimal agar jamaah tidak menanggungnya. "Kita upayakan tidak dibebankan kepada jamaah kita," tegasnya.
Lalu, dari mana dana untuk menutupi potensi kekurangan itu? Pertanyaan ini tentu mengemuka. Menanggapi hal tersebut, Gus Irfan menyebut pihaknya sudah mulai bergerak. Mereka bahkan telah menggelar rapat khusus pada Jumat pekan lalu.
Artikel Terkait
Pemerintah Fokuskan Distribusi Motor Listrik untuk Dukung Program Gizi di Daerah Terpencil
Pemerintah dan Arab Saudi Pastikan Haji 2026 Aman dan Biaya Turun Rp2 Juta
Pemerintah Alokasikan Rp1,77 Triliun APBN untuk Tanggung Kenaikan Biaya Haji Akibat Lonjakan Avtur
Presiden Prabowo Tegaskan Kunjungan Luar Negeri untuk Jamin Pasokan Minyak