Pemerintah Tetapkan Percepatan Eliminasi TB sebagai Langkah Darurat Nasional

JAKARTA Angkanya sungguh mencengangkan. Setiap menit, dua orang di Indonesia terinfeksi tuberkulosis. Fakta itu sendiri sudah cukup menggambarkan betapa gentingnya situasi TB di tanah air. Tak heran, pemerintah kini menegaskan percepatan eliminasi penyakit ini sebagai sebuah langkah darurat nasional. Sebuah kebijakan yang diambil bukan tanpa alasan, melainkan menyusul tingginya angka penularan dan kematian yang terus mengintai.

Penegasan itu disampaikan dalam Temu Media Hari Tuberkulosis Sedunia 2026. Di forum tersebut, Wakil Menteri Kesehatan, dr Benjamin P Octavianus, tak menampik bahwa kondisi TB di Indonesia masih sangat memprihatinkan.

“Tuberkulosis masih menjadi tantangan besar. Ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, gizi, dan lingkungan,” ujar Benjamin dalam keterangan resminya, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, situasi ini jelas menuntut langkah penanganan yang jauh lebih agresif. Pemerintah pun kini mempercepat berbagai strategi untuk menekan angka penularan sekaligus kematian akibat TB. Laju penyebarannya yang begitu cepat memang tak bisa lagi dipandang sebelah mata.

Data pemerintah menunjukkan Indonesia mencatat lebih dari satu juta kasus TB setiap tahunnya. Angka itu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban tuberkulosis tertinggi di dunia. Sebuah posisi yang tentu saja tidak kita inginkan.

Sebagai respons, deteksi dini secara masif menjadi fokus utama. Salah satu langkah konkretnya adalah melalui Program Cek Kesehatan Gratis yang menargetkan sekitar 130 juta masyarakat pada 2026. Program ini diharapkan bisa menemukan kasus lebih cepat, sehingga pengobatan bisa segera dimulai. Dengan begitu, risiko penularan ke orang lain bisa ditekan.

Namun begitu, deteksi saja tidak cukup. Pemerintah juga memperkuat strategi pelacakan kontak erat pasien TB. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan siapa saja yang berpotensi terpapar bisa segera diperiksa. Di sisi lain, pemberian terapi pencegahan TB bagi kelompok berisiko tinggi juga diperluas. Pendekatan ini diharapkan mampu mencegah penyakit berkembang pada orang yang sudah terpapar bakteri.

Peran masyarakat dan kader kesehatan pun turut diperkuat. Keterlibatan komunitas dinilai penting karena merekalah yang berada di garis depan, berhadapan langsung dengan realita di lapangan, mulai dari mendeteksi hingga mendampingi pasien selama pengobatan.