ExxonMobil Siapkan Investasi USD 10 Miliar untuk Perpanjang Operasi Hingga 2055

Paralel dengan Peningkatan Kepemilikan di Freeport

Pada momentum yang sama, pemerintah juga mengumumkan kemajuan dalam kerja sama dengan PT Freeport Indonesia. Nota kesepahaman telah ditandatangani untuk meningkatkan kepemilikan saham Indonesia dari 51 persen menjadi 63 persen secara bertahap hingga 2041. Mekanisme peningkatan kepemilikan ini dirancang untuk memberikan keuntungan strategis tanpa membebani anggaran negara.

"Perpanjangannya kita lakukan dengan maksud agar bisa dilakukan eksplorasi di awal dengan menambah 12 persen saham kepada negara. Jadi dilakukan divestasi 12 persen ini tanpa ada biaya apapun khususnya untuk pengambilalihan 12 persen," papar Bahlil.

Setelah MoU, pembahasan akan berlanjut ke aspek teknis dan administratif. Untuk eksplorasi mendatang, skema pembiayaan akan ditanggung bersama sesuai porsi kepemilikan saham, mencerminkan prinsip kemitraan yang berkeadilan.

Target Peningkatan Kontribusi untuk Negara

Pemerintah menaruh harapan besar bahwa restrukturisasi kerja sama ini akan membawa dampak fiskal yang lebih signifikan di masa depan. Targetnya jelas: pendapatan negara dari berbagai skema harus melampaui realisasi yang ada saat ini.

"Di dalam perpanjangan 2041 nantinya diharapkan pendapatan negara harus jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan negara yang ada sekarang ini. Termasuk dalamnya royalti dan pajak-pajak lain khususnya emas. Ini biar tidak disalah terjemahkan lain-lain oleh saudara-saudara saya yang ada di Tanah Air," ungkap Bahlil menutup penjelasannya.

Dua pengumuman besar ini, baik dari sektor migas maupun mineral, menunjukkan geliat pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dengan pendekatan yang lebih strategis dan berorientasi jangka panjang, selalu dengan prinsip kedaulatan dan keuntungan nasional di garis terdepan.