BPJPH Tegaskan Produk Nonhalal Tetap Boleh Beredar dengan Syarat

Bagi dunia usaha, regulasi ini justru membawa angin kepastian. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan tetap boleh diproduksi dan diperdagangkan, namun dengan satu syarat utama: harus mencantumkan keterangan "tidak halal" secara jelas dan mudah dibaca. Pendekatan ini dinilai dapat membangun kepercayaan pasar, baik di dalam negeri maupun di kancah ekspor.

Dalam operasionalnya, transparansi ini juga harus diterapkan pada tahap distribusi dan penjualan. Produk nonhalal wajib dipisahkan dari produk halal. Langkah praktis ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari prinsip ketertelusuran (traceability) dalam proses produk halal. Tujuannya jelas: mencegah kekeliruan, pencampuran, atau potensi kontaminasi silang yang dapat merugikan konsumen.

Menciptakan Ekosistem Usaha yang Sehat

Dari sudut pandang regulator, kebijakan ini dirancang dengan semangat menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Prinsip utamanya adalah transparansi, yang diharapkan dapat menghilangkan ambiguitas dan meminimalisir potensi konflik di tengah masyarakat.

Ia menutup penjelasannya dengan menekankan bahwa aturan ini justru menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola pasar yang lebih baik. Regulasi yang jelas memberikan perlindungan dan kepastian yang setara, baik bagi produsen produk halal maupun nonhalal, sehingga semua pihak dapat beroperasi dengan prinsip saling menghormati.