Sekitar 32 persen pekerja masuk kategori undereducated. Ini sejalan dengan realita bahwa sepertiga angkatan kerja kita masih berpendidikan setara SD atau bahkan di bawahnya. Mereka bekerja di posisi yang sebenarnya membutuhkan kualifikasi lebih tinggi.
Kalau dilihat per sektor, kondisi mismatch ini sangat mencolok di bidang pengadaan air dan pertanian. Sektor pertanian didominasi oleh pekerja yang kurang berpendidikan untuk jabatannya. Sebaliknya, sektor pengadaan air justru dipenuhi oleh pekerja yang overeducated.
Lalu ada juga sektor seperti jasa keuangan dan administrasi pemerintahan. Kedua bidang ini justru banyak menarik pekerja dengan pendidikan lebih tinggi. Alasannya bisa ditebak: daya tarik stabilitas kerja dan insentif yang ditawarkan memang lebih baik.
Menanggapi temuan ini, Asmo menegaskan perlunya langkah konkret. Pemerintah dan pelaku industri, menurutnya, harus fokus memperkuat ekosistem penempatan tenaga kerja. Caranya? Melalui program upskilling dan reskilling yang terukur dan tepat sasaran.
“Penguatan link and match, perluasan program pelatihan berbasis kebutuhan sektor, serta intervensi yang tajam di wilayah prioritas akan membentuk keunggulan berkelanjutan,” imbuhnya.
Pada akhirnya, tim ekonom Bank Mandiri meyakini bahwa perbaikan di pasar tenaga kerja ini bisa jadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Syaratnya, perlu konsolidasi kebijakan yang berbasis data dan kolaborasi yang solid lintas sektor. Hanya dengan cara itulah pemulihan ini bisa dikonversi menjadi pertumbuhan yang benar-benar inklusif dan punya daya saing di kancah global.
Artikel Terkait
Frans Putros dan Irak Lolos ke Piala Dunia 2026, Persib Berpeluang Dapat Kompensasi FIFA
Mbappé Dikritik karena Minta Ban Kapten Diambil dari Kanté
Laporan: Serangan Iran Timbulkan Kerugian Miliaran Dolar bagi Aset Militer AS di Timur Tengah
Pemerintah Mulai Bangun 324 Rumah Tapak untuk Warga Bantaran Rel di Senen