Pejabat AS Soroti Maraknya Penipuan Online dalam Pertemuan Anti-Perbudakan di Jakarta

Jakarta baru saja kedatangan tamu penting dari Washington. Rachel Poynter, yang menjabat sebagai Plt. Direktur Kantor Pengawasan dan Pemberantasan Perdagangan Orang di Departemen Luar Negeri AS, menghabiskan waktu beberapa hari di ibu kota, dari 20 hingga 23 Januari lalu.

Agendanya padat. Ia tak hanya bertemu dengan pejabat tinggi pemerintah Indonesia, tapi juga menyempatkan diri berdiskusi dengan sejumlah perwakilan masyarakat sipil. Inti pembicaraannya satu: bagaimana komitmen bersama memerangi perdagangan orang bisa diperkuat.

Menurut sejumlah saksi yang mengetahui jalannya pertemuan, beberapa isu spesifik jadi sorotan. Misalnya, maraknya kerja paksa di sektor perikanan dan praktik perdagangan seks yang masih terus terjadi. Namun begitu, ada satu topik yang mendapat perhatian ekstra: ledakan penipuan daring atau online scam yang belakangan ini kian meresahkan.

Nah, rekomendasi AS sendiri sebenarnya sudah tertuang dalam Laporan Perdagangan Orang 2025. Dokumen itu berisi saran-saran khusus untuk tiap negara, mulai dari cara memperkuat penuntutan pelaku, meningkatkan perlindungan bagi korban, hingga langkah pencegahan.

Kedutaan Besar AS di Jakarta pun angkat bicara mengenai kunjungan ini.

"Pertemuan ini mewakili kemitraan berkelanjutan kedua negara dalam mengatasi ancaman terhadap keselamatan, keamanan, dan kemakmuran kedua negara," begitu bunyi keterangan resmi mereka, yang dirilis pada Sabtu, 24 Januari 2026.

Memang, fenomena perdagangan manusia yang dikaitkan dengan sindikat penipuan online ini sudah seperti epidemi di kawasan Asia Tenggara beberapa tahun terakhir. Ribuan korban dari berbagai negara terjebak dalam pusat-pusat penipuan yang beroperasi, misalnya, di Kamboja dan Myanmar. Situasinya cukup pelik.

Kunjungan Poynter ini, di satu sisi, menegaskan bahwa masalah ini dianggap serius oleh kedua pihak. Kerja sama bilateral tampaknya akan terus digenjot, melihat kompleksitas dan jangkauan kejahatan yang kian tak kenal batas negara.