Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak main-main. Pergantian sejumlah pejabat di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, menurutnya, adalah langkah pembersihan. Targetnya, oknum yang tersangkut masalah hukum di KPK.
“Kita ambil langkah untuk mengganti secepatnya yang sedang ada bermasalah di KPK,” tegas Purbaya di Aula Gedung Pajak Madya, Jakarta, Kamis lalu.
“Ya, dipindah, diganti. Diistirahatkan dulu sementara di rumah, kan nanti kita cari jabatan yang pas untuk dia.”
Alasannya sederhana: pelayanan publik harus tetap lancar, tak boleh terganggu oleh proses hukum yang menjerat pejabat lama. Namun begitu, langkah ini ternyata tak cuma menyentuh pelaku langsung. Purbaya dengan tegas juga menyasar para atasan.
Bagi dia, seorang pimpinan dalam hal ini Kepala Kanwil tak boleh lepas tangan hanya karena bukan pelaku utama. Kelalaian dalam pengawasan adalah bentuk tanggung jawab yang diabaikan.
“Saya ini hanya ingin memberikan message kepada para pejabat-pejabat yang di atas,” ujarnya.
“Bahwa kalau anak buahnya ada ngaco-ngaco, dan mereka tidak mendeteksi apa-apa, bukan berarti mereka bisa lepas dari tanggung jawabnya. Ini konfirmasi bahwa mereka harus mengendalikan orang-orang di bawahnya.”
Di sisi lain, Purbaya mengaku sempat dibuat bingung oleh hambatan internal. Isu tentang ‘backing’ atau pelindung bagi oknum bermasalah kerap beredar, membuat bawahan segan bertindak. Ia mendengar kabar itu samar-samar, dan langsung meminta kejelasan.
Artikel Terkait
Telkomsel dan Indihome Lumpuh, Ribuan Pengguna Mengeluh
Menteri Keuangan Bantah Isu Pelemahan Rupiah Terkait Pencalonan Thomas di BI
Rustam Effendi Tuding Eggi Sudjana Sebagai Dalang Isu Ijazah Jokowi
Jalan Letjend Suprapto Tergenang, Arus Lalu Lintas Dialihkan ke Jalur Cepat