Pemkab Gorontalo Siapkan THR Rp25,2 Miliar untuk 5.309 Aparatur

Pemerintah Kabupaten Gorontalo baru saja menganggarkan dana yang cukup besar untuk tunjangan hari raya bagi para aparaturnya. Angkanya mencapai Rp25,2 miliar. Dana segitu tentu bukan main-main dan rencananya akan diterima oleh ribuan pegawai di daerah itu.

Menurut rencana, penerimanya ada 5.309 orang. Rinciannya, 4.076 adalah PNS, lalu ada 1.186 pegawai PPPK, dan tak ketinggalan 45 anggota DPRD setempat. Semuanya sedang menunggu proses pencairan yang dijanjikan akan segera dilakukan.

Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, menyatakan semua persiapan dari sisi regulasi dan dana sudah rampung. "Dana dan regulasinya sudah siap," ujarnya.

Namun begitu, masih ada satu tahap lagi yang harus diselesaikan. Pencairan dananya masih menunggu pengajuan administrasi dari tiap Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Sofyan mengungkapkan hal ini di Gorontalo, Kamis lalu.

"Tinggal menunggu proses administrasi dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD)," tambahnya.

Jadi, Badan Keuangan Daerah siap memproses pembayaran. Syaratnya cuma satu: dokumen dari OPD harus lengkap dan cepat dikirim. Sofyan pun meminta semua OPD untuk segera menyelesaikan berkasnya. Tujuannya jelas, agar THR bisa cair tepat waktu dan membantu para ASN memenuhi kebutuhan keluarga saat Lebaran nanti.

“Pemerintah daerah berupaya agar THR dapat segera diterima para ASN sehingga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga menjelang Lebaran,” katanya.

Di sisi lain, langkah ini bukan cuma urusan pegawai. Pemerintah setempat juga berharap ada efek berantai yang positif bagi perekonomian lokal. Bayangkan saja, daya beli yang tiba-tiba menguat bisa menggerakkan roda perdagangan. Usaha kecil dan menengah kemungkinan besar akan ikut merasakan dampaknya.

Optimisme pun muncul. Pemkab Gorontalo yakin pencairan akan berjalan mulus asalkan administrasi dari OPD cepat beres. Mereka juga memastikan anggaran yang disiapkan sudah cukup untuk semua penerima. Jadi, tinggal menunggu waktu saja sebelum dana itu benar-benar sampai di tangan para pegawai.