Proyek Strategis Nasional (PSN) Wanam yang dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi menuai kritik dari berbagai pihak, namun pemerintah daerah meyakini proyek ini akan menjadi motor penggerak perekonomian di Papua Selatan. Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menilai bahwa PSN Wanam merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membangun wilayah tersebut. Proyek ini mencakup pengembangan sawah skala besar untuk produksi beras nasional serta pembangunan perkebunan tebu yang terintegrasi dengan industri bioetanol.
"Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yaitu agar rakyatnya hidup lebih sejahtera," ujar Apolo, Kamis (11/6/2026).
Gubernur berharap pembangunan ekonomi dapat terus berlanjut tanpa terhambat oleh isu politik atau sosial. Menurutnya, berbagai persoalan sosial yang selama ini menjadi akar ketimpangan di Papua harus dijawab melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, PSN di Papua Selatan dirancang tidak hanya untuk membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Di sektor energi, misalnya, proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol saat ini telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai 15 ribu pekerja pada tahun 2027. Pemerintah daerah secara aktif mendorong agar masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan tersebut. Apolo menyatakan bahwa pihaknya meminta perusahaan pelaksana proyek memberikan porsi dominan bagi tenaga kerja lokal.
"Kami meminta agar sekitar 80 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan," kata Apolo.
Menurut Apolo, keberadaan proyek-proyek tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara yang selama puluhan tahun sering dituntut oleh berbagai pihak. Pemerintah menilai penting untuk melihat pembangunan secara utuh dan objektif, termasuk dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat sekitar. "Kalau ada yang menerima atau menolak, itu harus didasari pemahaman. Tugas pemerintah adalah menjelaskan dengan baik agar masyarakat bisa menilai secara objektif," tegasnya.
Sementara itu, aspek lingkungan tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan. Berbagai proyek yang berjalan diwajibkan memenuhi ketentuan analisis dampak lingkungan serta menjalankan program pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan. Bagi pemerintah daerah, pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan agar masyarakat Papua memperoleh manfaat nyata dari kekayaan sumber daya yang dimiliki daerahnya.
Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap PSN Wanam dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjawab berbagai kritik yang selama ini berkembang mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Papua.
Artikel Terkait
Empat Terdakwa Budi Daya Ganja Greenhouse di Jombang Terancam Hukuman Mati
JK dan Putranya Bertemu Prabowo, Siap Bangun Pembangkit Listrik 2.000 MW Demi Target Ekonomi 8 Persen
Kejagung Tetapkan Pengusaha Swasta Tersangka Baru Korupsi Program Makan Bergizi Gratis
Presiden Prabowo Terima Kunjungan Jusuf Kalla di Istana Merdeka