KIP-K Rp 1,6 Triliun: Kemenag Dorong Beasiswa untuk Mahasiswa Asing dan Warga Sekitar Kampus

Anggaran sebesar Rp 1,6 triliun. Itulah nilai yang disiapkan Kementerian Agama tahun ini untuk program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), khususnya bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Angka yang fantastis ini tentu membawa harapan besar.

Sekjen Kemenag, Kamaruddin Amin, punya pesan khusus dalam penyalurannya. Dia mendorong agar PTKN tak hanya fokus ke mahasiswa lokal. “Perlu juga memikirkan beasiswa bagi mahasiswa asing, sekaligus memberi perhatian lebih pada warga di sekitar kampus,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan Kamaruddin dalam acara Koordinasi Program KIP-K di Jakarta, pertengahan Januari lalu. Forum yang dihadiri para pimpinan bidang kemahasiswaan PTKN se-Indonesia ini jadi momen penting untuk menyelaraskan visi.

Menurut Sekjen, memberikan beasiswa untuk pelajar internasional adalah langkah strategis. Dampaknya bisa sangat luas, baik bagi nama perguruan tinggi maupun Indonesia secara keseluruhan. Dia lalu memberi contoh nyata.

“Coba lihat, kenapa banyak orang Indonesia kuliah di Al Azhar? Salah satu sebabnya, di sana kuliah gratis berkat beasiswa, ditambah biaya hidup yang terjangkau,” jelas Kamaruddin, seperti dikutip pekan lalu.

Dia meyakini peluang Indonesia menjadi pusat pendidikan Islam dunia sangat terbuka lebar. Apalagi, berdasarkan penilaian seorang peneliti Inggris, baru ada tiga kampus yang benar-benar berpengaruh di dunia Islam: Al Azhar, Universitas Madinah, dan Universitas Internasional Iran. Ruang untuk masuk dalam daftar itu masih ada.

Di sisi lain, Kamaruddin juga menekankan peran sosial kampus. Civitas akademika PTKN diharapkan bisa lebih peka terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya.

“Mungkin di sekitar kampus banyak keluarga yang kesulitan secara ekonomi. Nah, PTKN harus hadir untuk memikirkan mereka. Salah satu caranya ya melalui beasiswa,” tegasnya.

Intinya, perguruan tinggi dituntut untuk memberikan dampak nyata. Terutama di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam.

Ruchman Basori, Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma), menambahkan pentingnya koordinasi ini. Dengan anggaran yang mencapai triliunan rupiah, penyelenggaraan KIP-K harus dijalankan secara profesional, transparan, dan tentu saja akuntabel.

“Ini misi mulia. Para Direktur Pendidikan di berbagai Ditjen dan Wakil Rektor harus berkolaborasi untuk memberi kesempatan studi kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu,” kata Ruchman.

Pembahasan soal beasiswa ini sejalan dengan arahan dari pucuk pimpinan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang memberikan sejumlah instruksi untuk penguatan pendidikan tinggi nasional.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebutkan bahwa para rektor dan guru besar sangat mengapresiasi forum dialog langsung dengan Presiden. Bahkan, mereka berharap pertemuan semacam itu bisa diadakan lebih rutin ke depannya.

“Ada permohonan dari para rektor dan guru besar agar forum-forum seperti ini bisa lebih dirutinkan kembali,” ujar Menteri Pras.

Dalam forum itu pula, Presiden Prabowo mendapat laporan mengenai jumlah mahasiswa di Indonesia yang mencapai sekitar 9,9 juta orang. Namun, dari angka sebanyak itu, penerima beasiswa masih terbatas: hanya 1,1 juta orang.

Merespons hal tersebut, Prabowo langsung memberikan arahan. Dia meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Kementerian Sekretariat Negara untuk segera menghitung ulang dan merumuskan kebijakan baru. Tujuannya jelas: memperluas kuota penerima beasiswa secara signifikan.

“Presiden mengarahkan kami, terutama Mendiktisaintek dan saya sebagai Mensesneg, untuk mencoba menghitung ulang. Merumuskan kembali bagaimana caranya memperbanyak penerima beasiswa sebanyak-banyaknya,” papar Prasetyo Hadi.

Jadi, angin segar untuk perluasan akses beasiswa tampaknya benar-benar akan berhembus. Dari Kemenag hingga istana, semuanya bergerak ke arah yang sama.