KIP-K Rp 1,6 Triliun: Kemenag Dorong Beasiswa untuk Mahasiswa Asing dan Warga Sekitar Kampus

Ruchman Basori, Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma), menambahkan pentingnya koordinasi ini. Dengan anggaran yang mencapai triliunan rupiah, penyelenggaraan KIP-K harus dijalankan secara profesional, transparan, dan tentu saja akuntabel.

“Ini misi mulia. Para Direktur Pendidikan di berbagai Ditjen dan Wakil Rektor harus berkolaborasi untuk memberi kesempatan studi kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu,” kata Ruchman.

Pembahasan soal beasiswa ini sejalan dengan arahan dari pucuk pimpinan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang memberikan sejumlah instruksi untuk penguatan pendidikan tinggi nasional.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebutkan bahwa para rektor dan guru besar sangat mengapresiasi forum dialog langsung dengan Presiden. Bahkan, mereka berharap pertemuan semacam itu bisa diadakan lebih rutin ke depannya.

“Ada permohonan dari para rektor dan guru besar agar forum-forum seperti ini bisa lebih dirutinkan kembali,” ujar Menteri Pras.

Dalam forum itu pula, Presiden Prabowo mendapat laporan mengenai jumlah mahasiswa di Indonesia yang mencapai sekitar 9,9 juta orang. Namun, dari angka sebanyak itu, penerima beasiswa masih terbatas: hanya 1,1 juta orang.

Merespons hal tersebut, Prabowo langsung memberikan arahan. Dia meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Kementerian Sekretariat Negara untuk segera menghitung ulang dan merumuskan kebijakan baru. Tujuannya jelas: memperluas kuota penerima beasiswa secara signifikan.

“Presiden mengarahkan kami, terutama Mendiktisaintek dan saya sebagai Mensesneg, untuk mencoba menghitung ulang. Merumuskan kembali bagaimana caranya memperbanyak penerima beasiswa sebanyak-banyaknya,” papar Prasetyo Hadi.

Jadi, angin segar untuk perluasan akses beasiswa tampaknya benar-benar akan berhembus. Dari Kemenag hingga istana, semuanya bergerak ke arah yang sama.