Langit Teheran, 28 Februari 2026, tiba-tiba berubah menjadi neraka. Operasi militer gabungan berkode Operation Roaring Lion dan Epic Fury menghujani kota itu dengan lebih dari seribu bom. Dalam serangan itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas. Balasan Iran datang dengan cepat dan menghantam: gelombang rudal balistik dan drone menyasar lima negara di kawasan Teluk. Hanya dalam hitungan jam, dunia terlempar ke jurang konflik paling berbahaya. Padahal, sebenarnya jalan keluar masih ada andai saja ada keberanian untuk mengambilnya.
Perang ini tak datang tiba-tiba. Ia adalah buah dari kegagalan diplomasi yang seharusnya bisa dihindari. Dampaknya sudah jelas terlihat: penderitaan manusia, ekonomi global yang terguncang, jalur perdagangan macet, dan tatanan internasional yang limbung. Semuanya membuktikan satu hal sederhana yang sering kita lupakan: perang bukan solusi. Tidak pernah.
Momentum Diplomasi yang Runtuh
Ironisnya, semua ini pecah hanya sehari setelah Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan optimisme. Di meja perundingan Jenewa, katanya, kesepakatan dengan Amerika Serikat sudah “dalam jangkauan”. Mediator Oman bahkan melaporkan negosiasi berjalan menjanjikan, menyentuh isu-isu sensitif seperti pengayaan uranium. Tapi momentum itu tiba-tiba ambruk. Dan dalam kevakuman yang menyusul, bom-bom pun mulai berjatuhan.
Ini adalah puncak dari eskalasi panjang yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Kita masih ingat pertukaran serangan Israel-Iran di 2024, lalu “Perang Dua Belas Hari” pada Juni 2025 yang sudah melibatkan AS secara langsung. Setiap babak bukannya meredakan ketegangan, malah memperdalam ketidakpercayaan. Ruang untuk berdiplomasi semakin sempit, sementara tekanan politik di dalam negeri masing-masing negara memaksa para pemimpin untuk tampil “kuat” di mata publik mereka.
Yang menyakitkan, kita sebenarnya punya cetak biru yang pernah berhasil. JCPOA 2015 kesepakatan nuklir Iran yang melibatkan AS, Rusia, China, dan negara-negara Eropa membuktikan bahwa diplomasi multilateral bisa bekerja. Tapi ketika perjanjian itu ditinggalkan pada 2018, bukan cuma Iran yang dirugikan. Seluruh arsitektur keamanan kawasan ikut ambruk. Dan kini, kita hanya memunguti puing-puingnya.
Korban yang Tak Bersalah
Dalam setiap perang, yang pertama membayar mahal selalu orang-orang biasa. Mereka yang tak punya suara di ruang-ruang rapat tertutup tempat keputusan perang diambil. Lebih dari seribu jiwa dilaporkan tewas di Iran pada gelombang serangan pertama. Korban juga berjatuhan di Israel dan negara-negara Teluk. Infrastruktur sipil rumah sakit, sekolah hancur berantakan.
Seorang gadis kecil meninggal karena serpihan bom di Kuwait. Di Iran, lebih dari 130 kota diserang serentak, memutus komunikasi dan layanan dasar bagi jutaan warga yang hanya bisa pasrah berlindung.
Luka lain yang tak kalah dalam adalah luka psikologis. Perang ini meletus di bulan Ramadan, bulan yang seharusnya diisi dengan refleksi, kedamaian, dan solidaritas.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pernyataannya tanggal 1 Maret 2026 menegaskan sesuatu yang seharusnya tak perlu diperdebatkan lagi: perang hanya mendatangkan kemudaratan. Tak ada pemenang sejati ketika yang mati adalah warga sipil.
Hukum internasional pun tampak tak berdaya. Para pengamat, termasuk dari International Crisis Group, mempertanyakan dasar hukum serangan pre-emptive ini. Piagam PBB jelas: penggunaan kekuatan bersenjata hanya dibenarkan untuk menghadapi ancaman yang nyata dan mendesak, bukan yang masih bersifat dugaan.
Dewan Keamanan PBB? Seperti biasa, mereka terjebak dalam kebuntuan. Ini bukan sekadar masalah prosedur. Ini adalah bukti krisis kepercayaan terhadap sistem global yang sudah lama retak.
Guncangan Ekonomi yang Merambat
Dampak ekonominya nyata dan terasa sampai ke dapur rumah tangga. Bukan cuma angka-angka di layar bursa saham. Dalam hitungan jam setelah serangan pertama, harga minyak mentah Brent melonjak tajam. Analis Barclays memproyeksikan harga bisa tembus 100 dolar AS per barel.
Perusahaan pelayaran raksasa seperti Maersk dan Hapag-Lloyd langsung menangguhkan operasi di kawasan. Qatar menutup ruang udaranya tanpa batas waktu. Selat Bab el-Mandeb jalur vital penghubung Samudra Hindia ke Laut Merah dan Terusan Suez kembali menjadi zona bahaya, seiring ancaman dari kelompok Houthi.
Gangguan di jalur pelayaran ini efeknya global. Sekitar 12% perdagangan dunia lewat Terusan Suez. Bayangkan jika kapal-kapal terpaksa memutar lewat Tanjung Harapan di Afrika: waktu tempuh bertambah dua hingga tiga minggu, biaya logistik melambung, dan harga barang di mana-mana ikut naik.
Gandum di Afrika Timur, suku cadang di Asia Tenggara, komponen elektronik di Eropa semua terdampak oleh perang yang terjadi ribuan kilometer jauhnya. Negara-negara berkembang, yang ekonominya paling rentan, akan menanggung beban terberat. Kenaikan harga energi menghantam anggaran mereka dan menggerus daya beli masyarakat yang belum pulih benar dari pandemi. Jadi, ini bukan cuma urusan Timur Tengah. Ini urusan harga sembako kita semua.
Langkah Indonesia: Menjadi Jembatan
Di tengah kekacauan itu, Indonesia bergerak. Pada hari yang sama ketika bom pertama jatuh, 28 Februari 2026, Kementerian Luar Negeri RI mengeluarkan pernyataan resmi.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia menjadi fasilitator dialog. Bahkan, beliau bersedia terbang langsung ke Teheran jika diperlukan.
Ini bukan gestur kosong. Langkah ini berpijak pada politik luar negeri bebas-aktif yang jadi fondasi diplomasi Indonesia sejak 1955. Indonesia tidak memihak blok mana pun. Indonesia berpihak pada perdamaian. Dan justru karena itulah, suaranya punya bobot.
Iran menyambut hangat tawaran ini. Kedutaan Besar Iran di Jakarta menyampaikan apresiasi atas “dukungan konsisten” Indonesia dan menyambut baik peran mediasi Presiden RI.
Media internasional dari Singapura hingga Pakistan juga menyoroti inisiatif ini sebagai secercah harapan di tengah kebuntuan.
Presiden Prabowo juga aktif menghubungi para pemimpin Teluk. Pendekatannya komprehensif, tidak memihak satu sisi. Dan itulah kuncinya: diplomasi yang dibangun di atas kepercayaan semua pihak.
Ini bukan kali pertama Indonesia dipanggil sejarah. Dalam banyak krisis sebelumnya, Indonesia lebih sering berperan sebagai penjembatan, bukan penyulut. Posisinya unik: negara berpenduduk Muslim terbesar, anggota G20, sekaligus pemimpin ASEAN yang dihormati. Kombinasi itu memberi Indonesia legitimasi yang langka untuk berbicara kepada semua pihak dengan tulus.
Perang Bukan Takdir
Poin terpenting yang harus kita pegang: perang ini bukan keniscayaan. Ia adalah buah dari kegagalan. Kegagalan imajinasi politik, kegagalan kesabaran diplomatik, dan kegagalan kita semua untuk memastikan meja perundingan selalu lebih menarik daripada medan tempur.
Sejarah sudah membuktikan. Konflik sekeras apa pun akhirnya berakhir di meja diplomasi. Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata. Perang Dingin tidak jadi perang panas karena ada jalur komunikasi yang tetap dijaga. JCPOA 2015 lahir dari ketegangan bertahun-tahun dan menunjukkan bahwa diplomasi multilateral yang tekun bisa berhasil.
Dunia sekarang butuh aktor-aktor yang berani menjaga ruang diplomatik tetap terbuka. Aktor yang tidak tergoda memilih sisi, tidak larut dalam logika eskalasi, dan pantang menyerah meski tekanan domestik besar. Indonesia, dengan rekam jejaknya dan kepemimpinan Presiden Prabowo yang proaktif, punya semua modal untuk menjadi aktor itu.
Tidak ada yang menang dari perang seperti ini. Ribuan nyawa melayang, perdagangan dunia kacau, kepercayaan hancur. Luka yang ditinggalkan butuh generasi untuk sembuh.
Perang ini tak dirindukan oleh siapa pun. Bukan oleh rakyat Iran yang merasakan ledakannya, bukan oleh keluarga yang kehilangan, bukan oleh pedagang yang gulung tikar. Bukan oleh siapa pun yang masih waras.
Karena itulah, setiap upaya untuk mengakhirinya termasuk tawaran mediasi tulus dari Indonesia bukan sekadar diperlukan. Itu adalah tindakan yang mulia.
Rahmat Aming Lasim. Pemerhati Timur Tengah, Diplomat Madya di Kemenlu. Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis.
Artikel Terkait
Polisi Sita 80 Gram Kokain dan Tangkap Dua Tersangka di Kemayoran
YouTube Patuh pada PP Tunas, Batasi Aksen Pengguna di Bawah 16 Tahun
Dua Mahasiswi Unsoed Laporkan Rekan ke Polisi Diduga Pelaku Kekerasan Seksual
Anggota DPR Usulkan Transaksi Batu Bara DMO Pakai Rupiah untuk Kurangi Risiko Negara