Sarmuji: Tolak Parliamentary Threshold, Ancam Sistem Presidensial

Di tengah perdebatan soal aturan ambang batas parlemen, Sekjen Partai Golkar M. Sarmuji angkat bicara. Baginya, parliamentary threshold itu bukan sekadar angka. Ia menyebutnya sebagai instrumen konstitusional yang demokratis, sebuah cara alamiah untuk menyederhanakan sistem kepartaian kita yang kerap dianggap ruwet.

“Parliamentary threshold itu instrumen untuk menyederhanakan,” tegas Sarmuji dalam keterangannya, Minggu (1/2).

“Pada dasarnya, menolak aturan ini sama saja dengan menolak sistem multipartai yang sederhana.”

Pernyataannya cukup tegas. Menurut Sarmuji, penolakan terhadap upaya penyederhanaan itu justru membuka jalan bagi sistem multipartai ekstrem. Dan itu, katanya, tidak akan pernah selaras dengan karakter sistem presidensial yang dianut Indonesia.

“Mereka yang menolak parliamentary threshold sesungguhnya menginginkan sistem multipartai ekstrem,” ujarnya lagi.

“Model seperti itu tidak cocok dengan sistem presidensial. Bahkan berpotensi besar melemahkan efektivitas pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.”

Lalu, apa yang dipertaruhkan di sini? Bukan cuma urusan partai politik semata. Sarmuji melihatnya lebih jauh.

“Yang dipertaruhkan bukan sekadar kepentingan partai, tetapi masa depan efektivitas pemerintahan nasional,” terangnya.

“Sistem multipartai ekstrem bukan hanya tidak relevan dengan presidensialisme, tetapi juga berisiko melumpuhkan kemampuan negara dalam mengambil keputusan strategis.”

Di sisi lain, sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR, Sarmuji mengingatkan soal konsistensi. Pembangunan sistem politik Indonesia, termasuk soal kepartaian, harusnya berjalan beriringan dengan desain dasar pemerintahan. Tidak boleh sendiri-sendiri.

“Kita mesti konsisten,” tekan Sarmuji.

“Sistem politik, termasuk sistem kepartaian, harus sesuai dan selaras dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Sistem politik yang berkesesuaian dengan sistem pemerintahan presidensial adalah sistem multipartai sederhana.”

Tanpa penyederhanaan, gambaran ke depannya suram. Sistem presidensial akan terus dibayangi persoalan fragmentasi politik. Akibatnya bisa ditebak: pemerintahan menjadi kurang efektif dan pengambilan keputusan strategis tersendat-sendat.

“Presidensialisme tidak akan pernah bekerja optimal jika ditopang oleh sistem kepartaian yang terlalu terfragmentasi,” tandasnya dengan nada prihatin.

“Pemerintah akan terus tersandera tarik-menarik kepentingan politik, dan rakyat yang akhirnya menanggung biaya dari ketidakefektifan itu.”

Karena itulah, Partai Golkar lewat Sarmuji menyatakan komitmennya. Mereka akan terus mengawal pembangunan sistem politik nasional yang mereka sebut rasional dan konstitusional. Tujuannya satu: penguatan tata kelola pemerintahan untuk kepentingan bangsa.